Menaikkan Harga BBM Bersubsidi, Jokowi Tak Perlu Izin DPR?

Kompas.com - 29/09/2014, 09:08 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah baru benar-benar diberikan fleksibilitas oleh parlemen. Selain volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak dikunci di 47 juta kiloliter, pemerintah baru juga tidak harus menghadap parlemen terlebih dahulu sebelum memutuskan kenaikan harga.

"Tidak (perlu izin DPR). Tapi, dampak dari kenaikan harga itu kan ada perubahan postur. Nah, dia (pemerintah) harus kembali ke kita," ungkap anggota Komisi VII DPR RI, Satya Wira Yudha, di Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menuturkan, perubahan harga yang dilakukan dalam kondisi asumsi makro sama, yakni harga Indoensia Crude Price (ICP) 105 dollar AS per barel, dan kurs Rp 11.900 per dollar AS, menjadi hak pemerintah sepenuhnya.

Namun, perubahan harga yang disebabkan adanya perubahan asumsi makro, ICP dan kurs, harus dengan kesepakatan DPR. Bisa juga, sambung dia, BBM bersubsidi dinaikkan pada saat yang bersamaan dengan naiknya harga ICP. Sehingga, kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan hanya untuk mengerem kenaikan harga minyak.

"Tapi di aturan UU MD3, begitu ICP berubah, ya harus APBNP. Jadi, yang harus diperhatikan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, dampak dari kenaikannya itu harus mendapatkan persetujuan kita. Itu bedanya. Kalau dulu mau naik saja, dia harus minta izin kita. Kalau sekarang mereka tidak perlu izin ke kita, tapi dampaknya harus ke kita," kata Satya.

Volume BBM bersubsidi
Dia mengatakan, dalam Panja A pada saat pembahasan asumsi makro dan belanja pusat, dibahas pula mengenai kebijakan-kebijakan apa yang diambil dalam rangka menjaga volume BBM bersubsidi agar tidak berubah. Termasuk di dalamnya diantaranya, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), penghematan, pengendalian dan upaya efisiensi lainnya.

"Kalau misal mereka kebijakannya seperti itu, kita lantas tidak mengontrol, berarti kan lepas," katanya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Satya dalam rapat Banggar semalam meminta keputusan di Panja A harus in line (selaras) dengan Tim Perumus Undang-undang APBN 2015. "Bahwa di Panja A kebijakannya jelas. Maka, pengontrolannya harus ada di dalam pasal, di mana volumenya kalau berlebihan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi VII DPR RI," tegas dia.

Artinya, dia menambahkan, volume 47 juta kiloliter yang disekapati dalam Panja A tetap menjadi patokan. "Kalau bergerak dari itu, harus mendapatkan persetujuan DPR," sambung Satya.

Satya bilang, penambahan volume BBM bersubsidi akan menyebabkan kenaikan belanja subsidi. Jika kenaikan belanja subsidi tersebut menyebabkan defisit APBN mencapai ambang batas 3 persen, maka perlu dilakukan APBN Perubahan 2015.

"Tapi kalau belanja subsidinya nambah, tapi tidak membuat deifisitnya mencapai 3 persen, dia (pemerintah) ke Komisi VII saja sama kita. Karena Komisi VII berhak untuk melihat, apakah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tadi dijalankan atau tidak. Karena kalau tidak diawasi Komisi VII, dia naikkan volume tapi tidak menjalankan kebijakan, lha yang menilai siapa?" kata Satya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri dimintai komentar soal volume BBM bersubsidi yang tidak dikunci di angka 47 juta kiloliter, hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah (tidak dikunci)," katanya Chatib.


baca juga: Fraksi Demokrat Usulkan Subsidi BBM dengan Pola "Fixed"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

Whats New
Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Whats New
Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Whats New
Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Spend Smart
Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Whats New
Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Whats New
Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Whats New
Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema 'Kelana Masa Depan'

Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema "Kelana Masa Depan"

Rilis
Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Whats New
Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen, Petani Tembakau Usul 5 Persen

Whats New
Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

Whats New
Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

Ada Tren Kenaikan Suku Bunga BI, Ini Dampaknya ke Bunga Simpanan Bank

Whats New
Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

Yakin Produksi Beras Dalam Negeri Cukup, Mentan: Cek Saja Data BPS

Whats New
Survei Grab: Mie Instan dan Nasi Goreng adalah Menu yang Paling Banyak Dipesan di GrabMart dan GrabFood

Survei Grab: Mie Instan dan Nasi Goreng adalah Menu yang Paling Banyak Dipesan di GrabMart dan GrabFood

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.