Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Ketimpangan Ekonomi karena Kebijakan dan Anggaran

Kompas.com - 30/09/2014, 12:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan ada dua hal yang menjadi penyebab, sekaligus merupakan solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

"Ada dua kekuatan negara, anggaran dan kebijakan. Pemerintah dalam menjaga keadilan, harus bergerak dalam dua hal itu," kata Kalla dalam peluncuran buku "Bridging The Gap", di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Kalla mengatakan, saat ini ketimpangan ekonomi di Indonesia mengkhawatirkan dengan gini ratio mencapai level 0,43. Jika hal ini tidak dicarikan solusi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menyusul Arab Spring yang mempunyai gini ratio di level 0,45.

Kalla menambahkan, empat golongan yang menduduki lapisan ekonomi paling rendah adalah nelayan, petani, buruh, dan pengangguran. Masing-masing dari keempat golongan ini harus dicarikan solusi kebijakan yang tepat.

"Nelayan dan petani kuncinya dengan meningkatkan produktivitas. Solusi buruh adalah pendapatan lebih baik dan ongkos lebih rendah," kata Kalla.

Artinya, kata dia, harus ada kebijakan sehingga ongkos hidup buruh menjadi lebih rendah, seperti penyediaan rumah buruh yang dekat dengan lokasi pabrik. Selain itu juga penyediaan transportasi publik yang baik.

"Makanya, kenapa kami mau bikin 1.000 rusun, agar mereka bertempat tinggal di dekat tempat kerjanya," ucap Kalla.

Kebijakan ini, lanjut dia, memang untuk mengurangi gap, di mana pemerintah sebagai sentralnya. Namun kebijakan pemerintah ini, tidak bisa tanpa spirit dan pendidikan masyarakat. "Tapi pendidikan tinggi, tanpa kesempatan kerja juga sama saja," sambung Kalla.

Sementara itu terkait dengan anggaran, dia menyontohkan dengan yang dilakukan era Soeharto dengan saat ini. Anggaran pembangunan era Soeharto mencapai 55 persen dari APBN, sedangkan saat ini hanya sekitar 10 persen.

Atas dasar itu, dia bilang pemerintah ke depan berniat meningkatkan anggaran pembangunan menjadi dua kali lipat. "Kita perbaiki anggaran saja. Itu bisa kita bikin dua kali anggaran pembangunan, sangat bisa, kita yakin," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com