Kompas.com - 02/10/2014, 10:34 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com - 
Para investor pantas ketar-ketir melihat situasi politik yang memanas antara pemerintahan baru dengan parlemen. Investor risau karena program pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla akan sulit berjalan secara efektif akibat  terganjal di parlemen. Beberapa kali, partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih mendominasi pembahasan kebijakan di DPR. 

Kegusaran ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chaerul Tanjung. Chairul menilai, jika pemerintahan baru tidak segera berbenah, maka kepercayaan investor semakin rendah. "Pasar telah mengetahui, pemerintahan baru tidak bisa leluasa untuk memuluskan kebijakannya di parlemen," ujar Chairul, Rabu (1/10/2014).

Dalam jangka pendek, kata Chairul, gejala ini sudah terlihat. Belakangan ini, kondisi ekonomi cukup tertekan. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat terus melemah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat terdepresiasi. Dalam jangka menengah, jika hal ini terus dibiarkan oleh Jokowi-JK, maka minat investor terhadap Indonesia akan terus berkurang.

Padahal, sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar optimistis, pada tahun 2015, nilai investasi akan tumbuh 15 persen. Pertumbuhan investasi itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai target pemerintah sebesar 5,8 persen.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo tidak menampik, gejolak politik di Tanah Air bisa berdampak terhadap laju investasi dalam jangka panjang. Bahkan, kata dia, jika situasi politik ini tidak mencapai konsensus, maka dampak yang paling besar adalah menghambat upaya pemerintah baru melakukan reformasi struktural.

Agus khawatir langkah BI untuk menekan neraca transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) akan terganggu. Jika neraca dagang terus tertekan dan nilai tukar mengalami depresiasi, pasar keuangan juga akan guncang. BI mencatat, depresiasi nilai tukar rupiah sepanjang 2014 sudah mencapai 0,16 persen. Angka depresiasi ini dinilai tinggi.

Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) A. Prasetyantoko menilai, ada langkah yang bisa diambil pemerintah Jokowi-JK. Salah satunya, menyusun kabinet yang merepresentasikan kekuatan pemerintah terhadap parlemen. Jika tidak, bisa menimbulkan isyarat negatif bagi investor. 

Selain itu, kebijakan politik bertujuan untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia . Caranya, menjaga inflasi stabil atau menerapkan kebijakan reformasi anggaran, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi. “Ini bisa memperkuat bergain pemerintah di DPR,” kata Prasetyantoko. (Asep Munazat Zatnika)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Sumber


Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.