Kompas.com - 02/10/2014, 13:13 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Impor yang meningkat, khususnya dari komoditas minyak dan gas (migas), terus jadi momok bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah harus segera menjalankan kebijakan pengelolaan migas, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, agar Indonesia tak tersandera oleh defisit dagang yang masih terjadi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menyebutkan, impor di Agustus 2014 sebesar 14,79 miliar dollar AS atau naik 5,05 pesen dibanding Juli 2014 sebesar 14,08 miliar dollar AS. Sementara, ekspor tercatat sebesar 14,48 miliar dollar AS. Alhasil neraca dagang defisit 318,1 juta dollar AS, turun drastis dibandingkan Juli yang masih surplus 123,7 juta dollar AS.

Naiknya impor disumbang oleh sektor nonmigas yang meningkat 14,99 persen menjadi 11,39 miliar dollar AS di Agustus 2014. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kenaikan impor nonmigas bukan hal yang perlu dikhawatirkan. 

Ini menunjukkan kegiatan investasi di Indonesia berjalan. Kalau investasi berjalan,  maka impor nonmigas ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi.

Yang terpenting bagi pemerintah, kata Bambang, ialah menjaga neraca nonmigas tetap surplus. Berdasarkan data BPS di Agustus, neraca nonmigas masih surplus sebesar 483 juta dollar AS.

Menurut Bambang, pemerintah masih mengkhawatirkan tingginya impor migas sehingga pengendalian BBM bersubsidi sudah mendesak. "Impor BBM yang tidak perlu harus dikurangi," ujar Bambang, Rabu (1/10/2014).

Impor migas per Agustus mencapai 3,4 miliar dollar AS sehingga terjadi defisit  801,1 juta dollar AS. Sebetulnya, defisit ini lebih kecil dibanding Juli yang defisit 1,61 miliar dollar AS. Meskipun turun, pemerintah masih khawatir karena masih terjadi defisit migas.

Upaya menekan tingginya impor migas, kata Bambang, bisa dilakukan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga harus signifikan agar mengerem penggunaan BBM oleh masyarakat.

Ambil contoh, pada tahun 2013 pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk premium. Kebijakan ini mampu menghemat penggunaan BBM bersubsidi 2 juta kiloliter (kl). Semula pagu volume BBM bersubsidi pada tahun 2013 sebesar 48 juta kl, tapi akibat adanya kenaikan, realisasinya mencapai 46 juta kl.

Penghematan volume terjadi karena sebagian masyarakat migrasi ke BBM nonsubsidi. "Semakin dekat harga jual BBM bersubsidi ke harga keekonomiannya, akan semakin tinggi penurunan impornya," tandas Bambang.

Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi juga berdampak positif bagi kesehatan keuangan negara. Jika Presiden terpilih Joko Widodo merealisasikan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter mulai 1 November 2014, maka anggaran subsidi energi bisa berkurang Rp 21 triliun. "Defisit anggaran bisa di bawah target," tandas Chatib.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.