Kompas.com - 09/10/2014, 10:07 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Berikut adalah analisis dari Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Apindo, mengenai dampak kegaduhan politik di Indonesia ke dunia usaha saat ini:

Kami tentu khawatir melihat kisruh politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terjadi saat ini akan berkepanjangan. Sebab, hampir setiap lini bisnis dan pengusaha yang ada di Indonesia, ikut mengalami dampak negatifnya. Saat ini calon investor pun masih menunggu kepastian atau wait and see.

Mereka menunggu masa cooling down antara kedua kubu. Saya malah memprediksi kondisi seperti ini akan berlangsung lama sehingga dampaknya juga lebih panjang bagi dunia usaha di Indonesia. Investor tentu akan tetap wait and see karena mereka membutuhkan rasa aman dalam melakukan bisnis. Pengusaha tentu juga membutuhkan kepastian saat berbisnis. Coba lihat sekarang, parlemen saat ini dikuasai oleh kubu oposisi.

Akibatnya dalam hal kerjasama dengan pemerintah kemungkinan mereka akan mempersulit. Jika pemerintah menyetujui sebuah proyek misalnya, bagaimana dengan sikap parlemen? Setuju atau tidak? Padahal di satu sisi investor ataupun pengusaha dalam negeri, sudah siap menggarap proyek tersebut. Kondisi ini yang menjadikan optimisme berbisnis di Indonesia bisa menurun. Bahkan, dampak terburuknya adalah para investor juga bisa menarik diri karena konflik antara pemerintah dan parlemen tak kunjung usai. Inilah yang tidak kami inginkan.

Saya khawatir dengan kondisi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia makin melambat. Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia saat ini sudah memperkirakan efek kisruh politik tersebut terhadap penurunan bisnis tahun ini sekitar 5,5%. Saya menilai, bisnis yang paling terkena dampak akibat kisruh politik ini adalah dibidang produksi dan akan merembet ke sektor bisnis lain. Oleh karena itu, ke depan pemerintah harus memisahkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya proyek bagi investor, yang tidak perlu melalui persetujuan parlemen. Sehingga investor masih tetap bisa berbisnis di Indonesia.

Namun, yang lebih penting adalah, pemerintah dan parlemen harus satu suara menjaga iklim bisnis. Pemerintah baru harus melakukan evaluasi di satu tahun kepemimpinannya, sehingga efek tersebut tidak akan berkepanjangan. (Pratama Guitarra)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Whats New
Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.