Jokowi Diminta Kembalikan Sistem Ekonomi Sesuai Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta mengembalikan sistem perekonomian Indonesia sesuai dengan fondasi konstitusi yang menitikberatkan pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Dalam kondisi ekonomi global yang sedang gencar lakukan proses recovery saat ini, kita sudah pasti akan terseok. Pemerintah baru harus segera mengembalikan ekonomi kita pada fondasi konstitusi, yaitu demokrasi ekonomi," kata pengamat dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Sabtu (11/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, menteri yang terkait langsung dengan ekonomi harus diisi oleh orang-orang memiliki komitmen terhadap ekonomi rakyat. Jika hal itu tidak dilakukan, lanjut dia, konsep Trisakti yang digaungkan presiden terpilih hanya akan jadi pepesan kosong belaka.

"Justru akan sia-sia bilamana desain ekonomi kita kembali kepada model ekonomi yang mengandalkan pertumbuhan semata, tetapi lupa sisi visi keadilannya," kata Suroto.

Ia mengatakan bahwa selama satu dasawarsa terakhir masyarakat cenderung disuguhi ilusi kemakmuran. Indonesia seakan telah berkembang menjadi negara dengan ekonomi yang besar dengan masuknya dalam negara G-20 dan menjadi negara dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar nomor dua setelah Tiongkok.

"Kita terninabobokkan dan kita lupa bahwa fundamental ekonomi kita sebetulnya menjadi sangat rapuh dan taktahan goncangan," katanya.

Ia berpendapat, sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan selama satu dasawarsa ini bila ditinjau dari tujuan konstitusi Indonesia untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dinilainya telah gagal.

Di samping itu, kata dia, sistem ekonomi pasar yang berorientasi pada pertumbuhan selama ini juga sebetulnya telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga tidak layak diteruskan.

"Sistem tersebut juga sebetulnya inkonstitusional dan hanya berikan keuntungan bagi segelintir orang," katanya.

Suroto mencatat, pertumbuhan ekonomi selama satu dasawarsa terakhir ini ternyata hanya menyisakan ketimpangan ekonomi yang begitu tajam. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5,6 selama satu dasawarsa menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi dengan Gini Rasio 0,42 atau terendah setelah Indonesia merdeka.

Fundamental ekonomi Indonesia dinilainya makin rapuh sehingga di akhir pemerintahan SBY basis ekonomi yang berorientasi pada broad-based economy, yang memprioritaskan pada komoditas ekspor ternyata tidak mampu memberikan surplus ekonomi.

"Kondisi yang terjadi justru sebaliknya, kita harus membayar mahal ketergantungan ekonomi kita pada utang dan juga impor produk pangan. Pada awal 2013 kita telah menderita kondisi ekonomi double defisit dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ini bukti bahwa fundamental ekonomi kita rapuh," katanya.

Suroto menekankan, "Tanpa perubahan mendasar dalam strategi ekonomi dan juga tanpa adanya perubahan pendekatan kelembagaan, maka fundamental ekonomi Indonesia tetap akan rapuh."