Berantas Mafia Migas, Kementerian ESDM Tak Bisa Dipimpin oleh Profesional "Lugu"

Kompas.com - 13/10/2014, 06:22 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah ekonom percaya susunan kabinet Joko Widodo (Jokowi), yang tepat, dapat memberikan harapan bagi perbaikan ekonomi dan kepercayaan investor.

Untuk kementerian strategis seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Bambang Sudibyo, berpendapat lebih baik Jokowi menempatkan seorang profesional nonpartai, tetapi paham soal ekonomi dan politik.

"Ya baiknya jangan orang politik, tetapi profesional yang tahu politik. Kalau yang profesional tetapi 'lugu' saja itu enggak bisa karena bagaimana juga jabatan menteri itu jabatan politik, bukan jabatan profesional," kata dia ditemui di sela-sela Indonesia Knowledge Forum III 2014, di Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Menurut Bambang, dengan menempatkan orang yang bersih dalam jabatan menteri ESDM dan tidak "cacat", kepentingan untuk menghapuskan mafia migas akan menjadi lebih mudah.

Lebih lanjut, hal itu perlu mendapat dukungan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kemudian juga, menteri BUMN-nya harus berani memberantas mafia migas itu. Jadi, berantas mafia itu sangat bergantung pada dukungan presiden dan wakil presiden. Dulu Pak Dahlan katanya akan menutup Petral kan, tapi kok berhenti? Mungkin pada waktu itu dukungan dari bosnya mungkin kurang sehingga dia tidak berani menutup itu," ujar dia.

Selain kedua pos kementerian itu, Bambang menilai, sosok yang nantinya bakal menjabat sebagai menko perekonomian sebaiknya juga bukan orang partai, tetapi profesional yang paham politik. Sosok menko perekonomian, kata dia, haruslah yang menguasai ekonomi makro dan memiliki pengetahuan dalam hal ekonomi dan politik.

"Di Indonesia ini politik sangat menentukan. Jadi, menteri apa pun di bidang ekonomi harus menguasai ekonomi dan politik karena besar sekali pengaruh politik itu terhadap ekonomi," ucap mantan Menteri Keuangan pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.

Lantas, dengan "ruang politik yang sempit", mampukah Jokowi memilih orang bersih untuk menempati jabatan-jabatan strategis tersebut? "Kita harus optimistis. Banyak orang bersih, masih banyak orang baik. Tidak semua korup, banyak yang bersih. Cuma orang bersih itu perlu dukungan politik yang kuat, jadi sangat bergantung pada dukungan Jokowi-JK dan juga dukungan dari PDI-P sangat menentukan," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10,6 Triliun dari Lelang Sukuk Negara

Whats New
Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Spend Smart
Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.870,5 per Dollar AS

Whats New
Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Dirut PLN Ungkap Adanya Potensi Krisis Pasokan Batu Bara

Whats New
BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

BKN Sebut ASN RI Lebih dari 4,3 Juta, Tapi Jumlah Perempuan Jadi Pimpinan Masih Minim

Whats New
Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Turun 9,55 Persen, Laba Bersih Lippo Cikarang Rp 222,5 Miliar di Semester I-2022

Rilis
Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Whats New
Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

Whats New
Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Whats New
Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Whats New
Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

BrandzView
Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Whats New
Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.