Berkolaborasi untuk Wujudkan Demokratisasi Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang sama sekali baru di negeri ini. Terlahir dengan berlandaskan UU nomor 21 tahun 2011, lembaga ini memiliki tugas utama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dan bersifat independen.

Meski baru “seumur jagung”, lembaga  ini sudah mengemban tugas berat, karena harus mengawasi sektor industri yang nilai asetnya mencapai sekitar Rp 8.000 triliun. Tugas berat ini terus dijalankan oleh OJK, walau masih ada kekurangan di sana-sini.

OJK selama ini cukup memiliki perhatian besar terhadap proses distribusi kesempatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini berangkat dari sebuah keprihatinan mengenai rendahnya aksestabilitas penduduk terhadap sektor keuangan. Sehingga, digagaslah gerakan inklusi finansial dengan melibatkan berbagai pihak.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad beberapa waktu lalu mengatakan inklusi keuangan tidak hanya terbatas pada bagaimana menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil. Lebih dari itu, upaya ini juga menjadi sebuah ikhtiar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan.

Memang, pada masa lalu, sistem keuangan acapkali dikorbankan guna mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Krisis ekonomi 1998 mengingatkan, betapa kebijakan Pemerintahan Orde Baru tidak memperhatikan sisi prudential dari sistem keuangan. Sehingga yang menjadi korban tak sebatas industri keuangan, namun juga berimbas ke sektor riil bahkan berimplikasi luas hingga ke ranah politik.

“Program inklusi keuangan tidak hanya mendorong dari salah satu sisi namun harus saling mengisi dan menciptakan sinergi. Dari sisi supply diperlukan industri yang menawarkan produk atau layanan keuangan yang customer-centric disertai infrastruktur finansial yang baik,” kata Muliaman.

OJK cukup menyadari bahwa inklusi keuangan ini sangat perlu dijalankan sebagai salah satu agenda mewujudkan demokratisasi ekonomi. Untuk itu, lembaga ini mewajibkan seluruh bank melaksanakan kegiatan inklusi finansial dalam program CSR-nya.

Selain itu, program ini juga sebuah upaya untuk mendorong agar masyarakat, utamanya yang selama ini tak bisa mengakses industri keuangan, memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mengimplementasikannya, OJK mewajibkan pelaku industri keuangan menjalankan CSR program inklusi keuangan. Gayung bersambut, pelaku industri keuangan merespon positif seruan gerakan itu.

Berbagai kegiatan digelar oleh pelaku usaha industri keuangan. Mulai dari pelatihan pengelolaan keuangan, hingga pengelolaan usaha. Pun, audience yang terlibat tak terbatas pada masyarakat miskin, namun juga kelompok adat, hingga murid di sekolah umum dan pesantren.