Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mewujudkan Industri Keuangan yang Sehat dengan Inklusi Finansial

Kompas.com - 19/10/2014, 03:08 WIB
Bambang Priyo Jatmiko

Penulis


KOMPAS.com - Riuh rendah pelaksanaan inklusi finansial sudah mulai terasa, semenjak OJK mencanangkan program tersebut. Banyak bank dan lembaga keuangan yang menjalankan program itu dengan menggandeng berbagai pihak, seperti komunitas, lembaga non-pemerintah, institusi pendidikan, dan sebagainya.

Harapan terwujudnya pemerataan kesempatan untuk mengakses resources ekonomi semakin menguat tatkala program ini digulirkan. Pun, makin banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat program inklusi finansial yang dijalankan OJK.

Seperti komunitas Simbar Wareh yang berdiam di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, mereka akhirnya paham bagaimana mengelola keuangan yang baik dan memanfaatkan bank. Sehingga, dalam jangka waktu tertentu anggota komunitas tersebut akan sangat mungkin memenuhi persyaratan untuk mengakses sumber-sumber pendanaan yang disediakan bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Dalam skala yang luas, program inklusi finansial sangat menjanjikan bagi terwujudnya demokratisasi ekonomi di Indonesia, karena hal itu akan membuka kesempatan seluruh lapisan masyarakat mengakses resources (yang dalam hal ini sumber pendanaan) guna meningkatkan derajat ekonomi.

Terlepas dari itu semua, OJK perlu memberikan “formula” agar program inklusi finansial yang dijalankan oleh pelaku industri keuangan tak hanya sebatas seremonial dan tak ada program lanjutannya. Atau misalnya, materi inklusi finansial hanya berakhir menjadi tumpukan makalah seminar tanpa ada kelanjutan program di lapangan. Sebab, selama ini muncul kecenderungan program tersebut seremonial belaka, seolah-olah sudah menjalankan ketentuan OJK.

Implikasinya, kegiatan CSR yang dilaksanakan tak mampu membentuk basis pasar yang dibutuhkan guna mewujudkan sektor industri keuangan yang sehat. Dalam jangka panjang, program inklusi finansial tak akan “berbekas” jika pelaksanaannya hanya untuk kepentingan publikasi dan seremoni.

Hal inilah yang perlu diperhatikan OJK, bahwa tak cukup hanya meminta pelaku industri keuangan melaksanakan program inklusi finansial. Namun lebih dari itu, perlu ada peta jalan yang harus dipatuhi pelaksana CSR agar berbagai program tersebut benar-benar mendukung terwujudnya demokratisasi ekonomi di Indonesia dan industri keuangan yang sehat.

Dengan road map yang jelas dan detail, program inklusi finansial di satu sisi akan membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses resources dan mewujudkan demokratisasi ekonomi. Sementara di sisi lain, hal ini akan mampu menciptakan masyarakat yang paham terhadap fungsi industri keuangan.

Jika hal itu terwujud, tentunya akan bisa mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh dan secara maksimal mampu mendukung sepenuhnya peningkatan derajat perekonomian masyarakat Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Manuver KAI Memohon ke Pemerintah Ringankan Beban Utang Kereta Cepat

Manuver KAI Memohon ke Pemerintah Ringankan Beban Utang Kereta Cepat

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Whats New
Harga Emas Terbaru 18 April 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 18 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Jumat 26 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 26 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Bulog Siap Beli Padi yang Dikembangkan China-RI di Kalteng

Bulog Siap Beli Padi yang Dikembangkan China-RI di Kalteng

Whats New
Kemenkop-UKM Imbau Warung Madura Taati Aturan Pemda

Kemenkop-UKM Imbau Warung Madura Taati Aturan Pemda

Whats New
Efisiensi Anggaran Makan Siang Gratis

Efisiensi Anggaran Makan Siang Gratis

Whats New
Utang Pemerintah ke Bulog Capai Rp 16 Triliun, Dirut: Hampir Semua Sudah Dibayarkan

Utang Pemerintah ke Bulog Capai Rp 16 Triliun, Dirut: Hampir Semua Sudah Dibayarkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com