Mewujudkan Industri Keuangan yang Sehat dengan Inklusi Finansial

Kompas.com - 19/10/2014, 03:08 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

KOMPAS.com - Riuh rendah pelaksanaan inklusi finansial sudah mulai terasa, semenjak OJK mencanangkan program tersebut. Banyak bank dan lembaga keuangan yang menjalankan program itu dengan menggandeng berbagai pihak, seperti komunitas, lembaga non-pemerintah, institusi pendidikan, dan sebagainya.

Harapan terwujudnya pemerataan kesempatan untuk mengakses resources ekonomi semakin menguat tatkala program ini digulirkan. Pun, makin banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat program inklusi finansial yang dijalankan OJK.

Seperti komunitas Simbar Wareh yang berdiam di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, mereka akhirnya paham bagaimana mengelola keuangan yang baik dan memanfaatkan bank. Sehingga, dalam jangka waktu tertentu anggota komunitas tersebut akan sangat mungkin memenuhi persyaratan untuk mengakses sumber-sumber pendanaan yang disediakan bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Dalam skala yang luas, program inklusi finansial sangat menjanjikan bagi terwujudnya demokratisasi ekonomi di Indonesia, karena hal itu akan membuka kesempatan seluruh lapisan masyarakat mengakses resources (yang dalam hal ini sumber pendanaan) guna meningkatkan derajat ekonomi.

Terlepas dari itu semua, OJK perlu memberikan “formula” agar program inklusi finansial yang dijalankan oleh pelaku industri keuangan tak hanya sebatas seremonial dan tak ada program lanjutannya. Atau misalnya, materi inklusi finansial hanya berakhir menjadi tumpukan makalah seminar tanpa ada kelanjutan program di lapangan. Sebab, selama ini muncul kecenderungan program tersebut seremonial belaka, seolah-olah sudah menjalankan ketentuan OJK.

Implikasinya, kegiatan CSR yang dilaksanakan tak mampu membentuk basis pasar yang dibutuhkan guna mewujudkan sektor industri keuangan yang sehat. Dalam jangka panjang, program inklusi finansial tak akan “berbekas” jika pelaksanaannya hanya untuk kepentingan publikasi dan seremoni.

Hal inilah yang perlu diperhatikan OJK, bahwa tak cukup hanya meminta pelaku industri keuangan melaksanakan program inklusi finansial. Namun lebih dari itu, perlu ada peta jalan yang harus dipatuhi pelaksana CSR agar berbagai program tersebut benar-benar mendukung terwujudnya demokratisasi ekonomi di Indonesia dan industri keuangan yang sehat.

Dengan road map yang jelas dan detail, program inklusi finansial di satu sisi akan membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses resources dan mewujudkan demokratisasi ekonomi. Sementara di sisi lain, hal ini akan mampu menciptakan masyarakat yang paham terhadap fungsi industri keuangan.

Jika hal itu terwujud, tentunya akan bisa mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh dan secara maksimal mampu mendukung sepenuhnya peningkatan derajat perekonomian masyarakat Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penukaran Uang Rupiah Baru 2022 Dimulai Hari Ini, Simak Caranya

Penukaran Uang Rupiah Baru 2022 Dimulai Hari Ini, Simak Caranya

Whats New
BSI Bakal Right Issue 6 Miliar Saham

BSI Bakal Right Issue 6 Miliar Saham

Whats New
Jokowi 'Sentil' Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Jokowi "Sentil" Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Whats New
Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Whats New
Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Whats New
Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Whats New
Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Whats New
Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Whats New
Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Whats New
Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.