Kompas.com - 21/10/2014, 14:05 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan, pemerintah ke depan diharapkan lebih concern pada pergerakan barang dan bukan orang.

Pasalnya, pergerakkan orang, hanya memindah atau memutar uang dari satu daerah ke daerah lain. Sementara, pergerakan barang membuat uang yang berputar, volumenya menjadi semakin besar. Dia mencontohkan, keberadaan orang China dari dulu tersebar di seluruh penjuru dunia, namun perekonomiannya begitu-begitu saja.

"Tapi, mulai awal 2000an, barang-barang China sudah ada di seluruh dunia, dia pun menjadi ekonomi raksasa dunia," kata dia, di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Untuk membuat pergerakan barang menjadi lebih cepat dan murah, ada sejumlah hal yang harus dibenahi, yakni di sisi pelabuhan dan di sisi pelayaran. Adapun cara membuat pelabuhan menjadi efisien yakni dengan dua langkah. Pertama, membenahi prosedur di pelabuhan.

Sugihardjo menjelaskan, salah satu caranya bisa dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, maka bukan hanya dwelling time saja yang bisa dibereskan, melainkan juga waiting time.

"Di Surabaya misalnya, nunggu itu lama. Sistem IT ini harus bisa menyelesaikan masalah itu. Untuk diketahui, sejak DJBS mentapkan prosentase jalur merah tinggi, proses dwelling time itu tambah lama," jelas Sugihardjo.

Kedua, untuk membuat pelabuhan efisien maka perlu adanya restrukturisasi kelembagaan. Saat ini banyak sekali instansi yang bekerja di pelabuhan. Namun, instansi-instansi itu berdiri sendiri dan masih tanggungjawab pada vertikalnya masing-masing. Misalnya, Kementerian Perhubungan memiliki pengawas syahbandar. Selain itu ada pula Pelindo, DJBC, kepolisian, TNI AL.

"Itu fungsinya mungkin memang diperlukan, tapi perlu institusi yang jadi koordinator. Jadi kalau ada klaim dari dunia usaha atau pers jelas ke siapa," jelas dia.

Sementara itu dari sisi pelayaran, pemerintah ke depan harus menjalankan Sislognas yang sudah baik konsepnya, serta membangun pelayaran secara hubs and spokes.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.