Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Gaung Inklusi Keuangan di Bawah Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 23/10/2014, 13:13 WIB
Tabita Diela

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk lebih gencar pengimplementasikan inklusi keuangan sudah didukung oleh regulasi dan bisa segera dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad, dalam acara The Second Financial Inclusion Forum Toward More Efficient and Inclusive Financial Services di Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Dengan kata lain, masyarakat berpenghasilan rendah dalam waktu dekat akan lebih mudah mengakses produk keuangan dari perbankan. Sebagai permulaan, pada awal Oktober ini, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah mulai menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Berbeda dari penyaluran subsidi pada umumnya, subsidi ini disalurkan menggunakan uang elektronik.

"Kita sudah bisa jalan yang udah jalan sekarang, karena sudah di pilot project jadi menurut saya tidak masalah," ujar Muliaman.

Muliaman juga menjelaskan, proyek pilot yang sudah dilakukan pada awal bulan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja, dalam proyek itu terbukti bahwa bank tidak bisa bekerja sendirian.

Baik agen maupun perusahaan telekomunikan memegang peranan penting. Khususnya, dalam proses transaksi. "Kalau signal cuma dua garis saja, transaksi bisa putus di tengah jalan. Jadi memang ini penting, terutama coverage pada signal itu kemudian yang penting. Terkait regulasi pilot project, kita bisa jalan. Kita buka tabungan mikro dan banyak agen-agen yang kita buka. Agennya itu toko-toko kecil di perempatan jalan yang akan dibina oleh bank, sehingga orang tidak usah datang ke bank ke kota. Jadi bisa di perempatan jalan, yang biasanya jualan pulsa dan lain-lain," katanya.

Menurut Muliaman, agen bahkan memegang peranan yang begitu penting. Tidak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan langsung, namun juga bisa mengenalkan masyarakat pada program keuangan perbankan.

Selain itu, keberadaan agen-agen ini juga bisa mendukung usaha kecil menengah (UKM). Lagi-lagi, UKM pun merupakan salah satu fokus pemerintahan Jokowi.

Di sisi lain, kesuksesan program inklusi keuangan, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, juga sudah dimulai dari DKI Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Ronald menuturkan bahwa pemerintah DKI sudah sukses menyalurkan pendapatan dengan uang elektronik.

"Pemerintah DKI adalah salah satu pemerintah yang sukses menjalankan itu. Seorang tukang sapu di DKI, gajinya dibayarkan menggunakan account itu. Melihat ini semua kita gabungkan dengan program financial inclusion," ucapnya.

baca juga: BI Temukan Lima Korporasi yang Berpotensi Bangkrut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com