Ini Target Perkonomian Jangka Pendek Menurut Sofyan Djalil

Kompas.com - 28/10/2014, 21:51 WIB
Menko Perekonomian Sofyan Djalil Menko Perekonomian Sofyan Djalil
Penulis Icha Rastika
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordiantor Bidang Perkonomian Sofyan Djalil menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan untuk segera menyederhanakan birokrasi perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini merupakan salah satu target perekonomian jangka pendek pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla.

"Yang terpenting bagaimana kita mempercepat apa yang bisa dipercepat, yang bisa dirasakan langsung  oleh masyrakat. Satu, bagaimana kita menyederhanakan UMKM," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (28/10/2014), seusai mengikuti rapat dengan Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo.

Menurut dia, proses pengajuan izin bagi pelaku UMKM mendaftarkan produknya cenderung rumit. Nantinya, menurut Sofyan, UMKM hanya perlu memiliki satu izin yang bisa digunakan sebagai landasan mereka guna mendapatkan kredit perbankan.

"UMKM kita sangat banyak dan dapat dirasakan langsung oleh UMKM lainnya, kelembagaan yang nilai tambahnya banyak adalah kredit pinjaman luar negeri itu kan repot sekali," tutur dia.

Masih terkait perizinan, pemerintah berencana menyederhanakan proses pengurusan izin pinjaman luar negeri. Diharapkan, tidak perlu waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan izin dari berbagai kementerian dalam memperoleh pinjaman luar negeri.

"Kalau swasta ini kan selama ini mereka tidak perlu jadi begitu. Kalau masih diperlukan, kita sederhanakan. Jangan birokrasi itu menghambat pertumbuhan ekonomi," ucap Sofyan.

Ia juga menyampaikan perlunya melanjutkan program Menteri Koordinator Ekonomi sebelumnya, yakni Chairul Tanjung yang sudah memulai penyederhanaan birokrasi terkait perizinan.

Mengenai rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Sofyan menyampaikan bahwa Pemerintah masih menyiapkan segala sesuatunya. Belum ada keputusan berapa nilai kenaikan harga BBM. "Intinya konsen mengalokasikan subsidi ke arah yang lebih produktif, tenang saja, belum ada keputusan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
Erick Thohir: Belum Ada Rencana Pemerintah Naikkan Pertalite

Erick Thohir: Belum Ada Rencana Pemerintah Naikkan Pertalite

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Erick Thohir: Tak Ada Titipan Anak Sultan

Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Erick Thohir: Tak Ada Titipan Anak Sultan

Whats New
Literasi Keuangan di RI Baru 3,18 Persen, Penetrasi Asuransi 'Melempem'

Literasi Keuangan di RI Baru 3,18 Persen, Penetrasi Asuransi "Melempem"

Whats New
Aplikasi Rekan Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan

Aplikasi Rekan Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan

Whats New
Tesla Bakal Investasi ke RI, Bahlil: Insya Allah 2022 Ini

Tesla Bakal Investasi ke RI, Bahlil: Insya Allah 2022 Ini

Whats New
Operator Taksi Udara Whitesky Pesan 40 Helikopter Baru

Operator Taksi Udara Whitesky Pesan 40 Helikopter Baru

Whats New
Pemerintah Ajak ITMG Bangun Persemaian Mentawir untuk IKN

Pemerintah Ajak ITMG Bangun Persemaian Mentawir untuk IKN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.