Kompas.com - 31/10/2014, 14:05 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku pengawasan yang dilakukan petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat minim. Akibatnya, aktivitas penangkapan ikan menjadi tidak terkontrol optimal.

Negara pun, kata dia, merugi belasan triliun. Subsidi bahan bakar minyak yang diberikan Rp 11,5 triliun, namun penerimaan negara bukan pajaknya hanya Rp 300 miliar. "Jadi laporannya juga banyak yang missing," kata Susi dalam konferensi pers, Jumat (31/10/2014) pagi.

Pengawasan yang minim itu, lanjut Susi, membuat Indonesia tidak bisa menikmati besarnya potensi laut yang dimiliki. "Itulah kenapa Thailand yang lautnya seperlima kita tapi ekspornya lima kali kita (karena pengawasan bagus)," ucap Susi.

Bocornya penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan ini harus ditutup. Susi menegaskan, KKP butuh bantuan pengawasan dari seluruh kesatuan TNI AL dan kepolisian. "Karena begitu besarnya wilayah, patroli dari KKP juga sangat sedikit. Bahkan kita cuma punya waktu layar dari 27 kapal itu selama 60 hari dalam setahun. Bagaimana dengan (pengawasan) yang 300 hari?," tanya Susi.

Dia mengatakan, jika PNBP bisa ditingkatkan, maka negara juga akan memiliki dana lebih untuk melakukan pengawasan. Menurut Susi, tak hanya PNBP yang kecil yang menjadi akibat dari minimnya pengawasan. Lebih dari sekadar soal penerimaan negara, kerusakan lingkungan juga menjadi perhatian pengusaha lobster itu.

"Jadi kita tidak tahu seberapa jauh, kerusakan yang timbul akibat penangkapan ini," kata dia.

Menurut dia, cost recovery untuk kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan illegal fishing harus dihitung dalam kebijakan harga lisensi. "Kalau tidak, nanti sumber daya kita habis. Generasi kita yang akan datang tidak punya lagi sumber daya perikanan ini," tegas Susi.

"Habis di daratan, minyak, batubara, lautnya juga habis. Kita mau jadi bangsa apa? Mau bikin sillicon valley untuk 280 juta orang? I think it's impossible," ucap dia kesal.

Susi menambahkan, yang paling mungkin dilakukan adalah menjaga laut, hutan, daratan dengan tata kelola yang berkelanjutan. "Yang memikirkan keberlanjutan, yang memikirkan bahwa itu harus kita wariskan pada anak cucu kita," tandas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.