Ini Hasil Rapat Menko Indroyono dengan Menteri Susi Pudjiastuti

Kompas.com - 06/11/2014, 06:08 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo Rabu (5/11/2014) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastusi, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Indroyono kepada wartawan usai rapat mengatakan, pertemuan membahas soal penegakan hukum, dalam upaya menyempurnakan dan menyinkronkan program-program kegiatan penanganan perikanan di laut.

Indroyono menuturkan hasil rapat koordinasi yang pertama yakni keputusan dibukanya data izin kapal-kapal ikan di Indonesia. Data-data kapal ikan tersebut, yang kini berjumlah 5300 kapal, sudah bisa diakses melalui website www.kkp.go.id.

Adapun hasil kedua adalah soal moratorium pemberian izin kapal-kapal ikan selama pemerintah mengadakan evaluasi. Moratorium diberlakukan sampai akhir Desember 2014. Indroyono mengatakan, paska-moratorium, pemerintah bisa mengambil kebijakan baru berkaitan dengan perizinan baru kapal-kapal ikan di Indonesia.

“Ketiga, telah diambil kebijakan mengenai pelarangan transhipment (bongkat muat tengah laut) di laut. Yang keempat, KKP Indonesia ingin meningkatkan pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari yang sekarang ini, sekitar Rp 250 miliar, menjadi Rp 1,5 triliun pada akhir tahun 2015,” terang Indroyono.

Oleh karena itu, lanjut Indroyono, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan PNBP yang berkaitan dengan perikanan itu akan direvisi dan segera dalam waktu satu bulan, sehingga bisa segera ditandatangani oleh Presiden.

Di sisi lain, berkaitan dengan vessel monitoring system (VMS), rakor telah menetapkan bahwa VMS atau tracking system dari kapal-kapal ikan yang legal harus beoperasi 24 nonstop. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, maka kapal-kapal ikan yang mematikan VSM-nya dalam tempo 1 x 24 jam harus segera melaporkan.

“Kalau tidak maka akan diambil tindakan kapal-kapal yang VMS nya mati dalam 1 x 24 jam,” ucap Indroyono.

Terakhir, kata Indroyono, rakor juga memutuskan, Kemenko Bidang Polhukam dan Kemenko Bidang Kemaritiman segera menyusun satuan tugas (satgas) atau tim untuk menyiapkan Peraturan Pemerintah di bawah Undang-undang Kelautan, Perpres, dan sebagainya, berkaitan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
23 UKM Terpilih Jadi Penyedia Official Merchandise G20, Bagaimana Kurasinya?

23 UKM Terpilih Jadi Penyedia Official Merchandise G20, Bagaimana Kurasinya?

Whats New
Luhut Minta PLN Pastikan Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan Saat KTT G20 di Bali

Luhut Minta PLN Pastikan Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan Saat KTT G20 di Bali

Whats New
Wings Group Bantah Ada Kandungan Etilen Oksida Dalam Mie Sedaap

Wings Group Bantah Ada Kandungan Etilen Oksida Dalam Mie Sedaap

Whats New
Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5 Persen

Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5 Persen

Whats New
Erick Thohir: Penugasan-penugasan di BUMN itu 'Tends to Corrupt...'

Erick Thohir: Penugasan-penugasan di BUMN itu "Tends to Corrupt..."

Whats New
Buka WCCE 2022, Jokowi Bertemu Pelaku UMKM Bali yang Tembus Ekspor

Buka WCCE 2022, Jokowi Bertemu Pelaku UMKM Bali yang Tembus Ekspor

Whats New
BI Catat Ada Kesepakatan Bisnis Rp 9,43 Triliun di FESyar 2022

BI Catat Ada Kesepakatan Bisnis Rp 9,43 Triliun di FESyar 2022

Whats New
Pramono Anung Sentil Menteri PANRB Baru Segera Isi Jabatan Pimpinan Tinggi yang Kosong

Pramono Anung Sentil Menteri PANRB Baru Segera Isi Jabatan Pimpinan Tinggi yang Kosong

Whats New
TransNusa Buka Penerbangan Jakarta-Yogyakarta-Bali, Ada Diskon Tiket 25 Persen

TransNusa Buka Penerbangan Jakarta-Yogyakarta-Bali, Ada Diskon Tiket 25 Persen

Rilis
Daftar 23 UKM Penyedia Official Merchandise G20 Indonesia

Daftar 23 UKM Penyedia Official Merchandise G20 Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.