Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Jokowi Tak Cukup Bagikan Bantuan Non-Tunai

Apalagi, melihat janji politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ingin menggukana pendekatan berbeda dalam pembangunan ekonomi, yakni kemandirian. “Kalau yang sekarang ini kita dengar adalah menyiapkan Rp 5 triliun untuk 15,5 juta keluarga. Pertanyaannya, impact itu tidak cukup hanya dengan memberikan BLT atau apapun namanya. Ke depan itu harus dilanjutkan lagi,” ucap Hendri, Kamis (6/11/2014).

Kendati begitu, Hendri menuturkan untuk melanjutkan kompensasi tersebut, maka pemerintah harus memperoleh persetujuan dengan DPR lagi. Hendri berharap kompensasi tersebut sudah dimasukkan ke dalam draft RAPBN Perubahan 2015, dan bisa disetujui oleh parlemen.

“Nah memang bagi Indonesia ini tidak semudah negara lain menaikkan harga BBM. Apalagi kita memiliki sistem politik di mana peran dari DPR itu sangat besar di dalam menentukan anggaran maupun Undang-undang,” lanjut Hendri.

Hendri mengatakan, memang kesalahan alokasi anggaran negara yang cukup lama ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu semalam. Dia juga bilang, harus ada kesabaran serta kesungguhan dari pemerintahan Jokowi-JK untuk mendesain kebijakan.

“Dan jangan sampai kemudian nanti kenaikan harga BBM akhirnya akan menjadi beban bagi APBN,” pungkas Hendri.