IPW: Jokowi Juga Harus Kendalikan Produksi Otomotif

"Sehingga bangsa Indonesia tidak terus menerus tersandera dengan membengkaknya subsidi BBM maupun kemacetan parah, terutama di berbagai kota besar," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (9/11/2014).

Neta menilai, pemerintah sering tidak konsisten dalam menyikapi kenaikan BBM. Di satu sisi pemerintah mengeluhkan membengkaknya subsidi BBM, namun di sisi lain membiarkan industri otomotif "jor-joran" memproduksi kendaaran bermotor, hingga membuat kemacetan.

Menghadapi situasi yang seperti itu, pemerintah selalu mengambil jalan pintas, dengan menaikkan harga BBM. Padahal jika BBM naik, angka kriminalitas di lapisan masyarakat menengah ke bawah akan meningkat. "Sebab kesulitan ekonomi masyarakat bawah kian parah dan kejahatan kerap menjadi jalan pintas," ucap Neta.

Untuk itu, IPW berharap Jokowi bisa segera mengendalikan dan melakukan moratorium produksi industri otomotif, karena kendaraan bermotor menjadi penyedot terbesar stok BBM.

"Jika industri otomotif dimoratorium, Jokowi tidak terus menerus disandera kenaikan subsidi BBM. Selain itu, kemacetan lalulintas bisa terkendali dan angka kriminalitas bisa ditekan. Namun konsekwensinya, Jokowi harus membangun infrastruktur angkutan massal atau publik" ucap Neta.