Kompas.com - 10/11/2014, 13:05 WIB
|
EditorErlangga Djumena

BOGOR, KOMPAS.com – PT Taspen (Persero) berencana melakukan advokasi sebelum bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro menuturkan, Taspen berpandangan nantinya BPJS Ketenagakerjaan memiliki kamar-kamar tersendiri. Meskipun dalam satu nama, yakni BPJS Ketenagakerjaan, namun pengelolaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap dilakukan Taspen, dengan mekanisme yang terpisah dari pengelolaan program pensiun peserta BPJS Ketenagarkerjaan.

“Sebenarnya UU (BPJS) itu tegas menyebut (pembubaran) enggak? Kita kan juga (nantinya) masuk BPJS. Cuma kamarnya berbeda. Untuk PNS, nanti yang mengelola tetap Taspen. Badannya saja yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, tapi pengelolaannya masih Taspen,” tutur Iqbal dalam Media Gathering, akhir pekan lalu.

Meski demikian, Iqbal menuturkan Taspen masih berusaha melihat produk mana yang bisa dikonversi sesuai dengan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Pasalnya, dia sepakat jika manfaat pasti yang diberikan pada peserta Taspen dan ASABRI menjadi beban APBN.  “Saya ingin mengakhiri itu. Hampir semua tidak senang dengan itu,” ucap dia.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Taspen Faisal Rachman menjelaskan, Taspen memiliki pertimbangan mengapa harus tetap ada “kamar-kamar” tersendiri di BPJS Ketenagakerjaan nantinya. Faisal memaparkan, ada empat pasal dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, yang mengatur tentang Taspen.

Pertama, pasal 57 poin f disebutkan bahwa PT Taspen (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua (THT) dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kedua, dalam pasal 64 UU BPJS disebutkan, BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta program yang dikelola PT Tasepen  (Persero) dan PT ASABRI (Persero) paling lambat tanggal 1 Juli 2015.

Adapun, Pasal 65 ayat 2 UU BPJS menyebutkan, PT Taspen (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Terakhir, pasal 66 UU BPJS menyebutkan, Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Kalau empat pasal ini kita baca baik-baik, di UU itu tidak ada pembubaran Taspen dan ASABRI. Sama sekali tidak ada. Yang diubah itu produknya. Tapi di SJSN itu yang dipakai iuran pasti. Nah, kita tidak mungkin mengubah yang eksisting,” kata Faisal.

Lebih lanjut dia menerangkan, jika Taspen mengubah mekanisme yang eksisting yakni manfaat pasti menjadi iuran pasti, berarti akan melanggar Undang-undang. “UU kan mengatakan hak tidak boleh turun. Makanya, yang bisa kita transfomrasikan adalah pegawai baru,” imbuh Faisal.

Faisal menyebut, perbedaan antara manfaat pasti yang ada di Taspen dan ASABRI dengan iuran pasti yang ada di Jamsostek inilah yang masih debatable dalam tranformasi Taspen menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Maklum saja, perbedaan tersebut membuat pensiun yang akan didapat menjadi berbeda.

“PNS itu kalau dia iuran enam bulan, kemudian meninggal dunia dia dibayarkan haknya itu sampai dengan usia 58 tahun. Jadi kalau usia 58 itu dia dapatnya sekitar Rp 40 juta. Dia dapatnya Rp 40 juta di depan. Tapi kalau di JHT, iuran enam bulan kemudian dia meninggal. Kalau dia membayar Rp 100.000 per bulan, maka dia dapat Rp 100.000 kali enam kali ditambah tingkat bunga 10 persen, berarti dia hanya dapat Rp 660.000. Itu yang membuat ini berbeda,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: 523 Pemda Sudah Anggarkan Rp 3,4 Triliun buat Bansos

Sri Mulyani: 523 Pemda Sudah Anggarkan Rp 3,4 Triliun buat Bansos

Whats New
Sebut Ekonomi 2023 Akan Gelap, Jokowi: Saya Menyimpulkan Perang Rusia-Ukraina Akan Lama

Sebut Ekonomi 2023 Akan Gelap, Jokowi: Saya Menyimpulkan Perang Rusia-Ukraina Akan Lama

Whats New
Belanja Kompensasi dan Subsidi Capai Rp 244,6 Triliun, Mayoritas untuk Bayar BBM dan Energi

Belanja Kompensasi dan Subsidi Capai Rp 244,6 Triliun, Mayoritas untuk Bayar BBM dan Energi

Whats New
Tak Sengaja Beli Saham Perusahaannya, Direktur SLIS Jual Lebih Murah 1,5 Juta Sahamnya

Tak Sengaja Beli Saham Perusahaannya, Direktur SLIS Jual Lebih Murah 1,5 Juta Sahamnya

Whats New
Dukung Ekonomi Kreatif, ICCN Gelar Rakornas

Dukung Ekonomi Kreatif, ICCN Gelar Rakornas

Whats New
Tingkatkan Nilai Produk Kakao Ri, Kemendag Jajaki Kemitraan dengan Produk Indikasi Geografis Italia

Tingkatkan Nilai Produk Kakao Ri, Kemendag Jajaki Kemitraan dengan Produk Indikasi Geografis Italia

Rilis
Merosot 2 Persen, Harga Minyak Dunia di Bawah 85 Dollar AS

Merosot 2 Persen, Harga Minyak Dunia di Bawah 85 Dollar AS

Whats New
Dibayangi Pelemahan Rupiah, IHSG Hari Ini Masih Lesu?

Dibayangi Pelemahan Rupiah, IHSG Hari Ini Masih Lesu?

Whats New
Tanggapi Gaji Para Guru Bandar Lampung Tersendat, Komisi X DPR Minta Mendikbud Nadiem Gerak Cepat

Tanggapi Gaji Para Guru Bandar Lampung Tersendat, Komisi X DPR Minta Mendikbud Nadiem Gerak Cepat

Whats New
[POPULER MONEY] BSU 2022 Tahap 3 Mulai Cair | Jokowi Sebut Tahun 2023 Akan Lebih Gelap

[POPULER MONEY] BSU 2022 Tahap 3 Mulai Cair | Jokowi Sebut Tahun 2023 Akan Lebih Gelap

Whats New
Cara Buat Kartu ASN Virtual secara Online, Klik mysapk.bkn.go.id

Cara Buat Kartu ASN Virtual secara Online, Klik mysapk.bkn.go.id

Work Smart
Utang Turun, Garuda Indonesia Raup Laba Bersih Rp 57 Trilun pada Semester I 2022

Utang Turun, Garuda Indonesia Raup Laba Bersih Rp 57 Trilun pada Semester I 2022

Whats New
Cara Membuat CV Lamaran Kerja yang Baik dan Menarik Agar Dipanggil HRD

Cara Membuat CV Lamaran Kerja yang Baik dan Menarik Agar Dipanggil HRD

Work Smart
5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

Whats New
RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.