Kepala Daerah Diminta Membatasi Penjualan BBM Bersubsidi

Kompas.com - 11/11/2014, 11:40 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia agar menerbitkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi ke masyarakat. Upaya pembatasan ini dinilai sebagai langkah paling rasional untuk mengantisipasi terlampauinya kuota BBM bersubsidi tahun ini.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Saleh Abdurrahman mengatakan, imbauan dari kementerian sudah sering disampaikan kepada kepala daerah. Pembatasan pembelian disesuaikan dengan kewenangan setiap daerah.

Beberapa imbauan berupa pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk sepeda motor paling banyak Rp 20.000, mobil pribadi Rp 100.000, dan angkutan umum Rp 150.000. Di Kota Batam, Kepulauan Riau, pembatasan diberlakukan untuk jenis solar sebanyak 30 liter per hari.

”Jika upaya tersebut masih menyebabkan kuota BBM bersubsidi tahun ini terlampaui, BBM nonsubsidi bisa menjadi pilihan bagi konsumen,” kata Saleh, di Jakarta, Senin (10/11/2014).

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto berpendapat, kebijakan pembatasan pembelian dinilai lebih baik ketimbang Pertamina menahan pasokan seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Penahanan pasokan menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), terutama di Jawa.

”Opsi pembatasan tetap berpotensi memicu kelangkaan dan antrean. Akan tetapi, opsi pembatasan pembelian ini paling rasional di tengah ketidakpastian rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujar Pri Agung.

Pemerintah yang tak jelas menaikkan harga BBM bersubsidi, kata Pri Agung, berpotensi besar meningkatkan penyelewengan, seperti penimbunan BBM. Dia berharap, melalui pembatasan, penimbunan BBM dapat dicegah di samping memperlambat habisnya kuota BBM bersubsidi.

Vice President Communication Corporate PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir menegaskan, Pertamina tidak akan mengambil opsi penahanan pasokan untuk mencegah kuota BBM bersubsidi jebol. Menurut dia, opsi tersebut menimbulkan kekacauan akibat kelangkaan yang berakibat antrean panjang di sejumlah SPBU.

”Kerja sama lewat kebijakan kepala daerah berupa pembatasan pembelian adalah salah satu pilihan yang efektif kendati tidak semua kepala daerah menerapkan kebijakan itu,” kata Ali.

Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter akan habis sebelum 31 Desember 2014. Diperkirakan premium akan habis pada 20 Desember, solar pada 23 Desember, dan minyak tanah pada pekan pertama Desember. Ada penurunan kuota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter lewat APBN Perubahan pada Juni 2014.

Pertamina menjamin BBM akan tetap tersedia kendati kuota BBM bersubsidi jebol. Untuk mengantisipasi peralihan konsumen yang semula membeli premium lalu beralih ke pertamax, Pertamina menambah impor pertamax pada bulan ini. Penambahan impor sebanyak tiga kargo atau setara dengan 600.000 barrel. Selain menambah impor pertamax, Pertamina juga siap menjual premium nonsubsidi dengan harga Rp 8.500-Rp 9.100 per liter. (APO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.