Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/11/2014, 07:07 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari pengangkatannya sebagai menteri di jajaran Kabinet Kerja menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya adalah soal kepakarannya, yang dianggap remeh oleh sebagian orang.

Namun, Susi ingin membuktikan bahwa dirinya memang mampu menduduki posisi tersebut. Dalam dialog dengan pengusaha di sektor maritim, Selasa (11/11/2014), Susi memaparkan berbagai kebijakan yang akan dia ambil. Salah satu targetnya adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Untuk itu, Susi akan melakukan berbagai langkah, dimulai dari pembenahan tata kelola, meningkatkan pajak penghasilan (PPh) kapal besar, dan membebaskan retribusi bagi kapal kecil.

"Negeri ini suka aneh. Kadang-kadang ada yang tidak jalan, bikin badan baru. Perpajakan enggak jalan, bikin pos baru. Padahal, untuk menaikkan PNBP itu bisa dengan meningkatkan PPh-nya. Suatu saat saya akan berikan saran (ke Menkeu). Sayangnya, saya tidak memiliki legitimasi kepakaran dalam hal apa pun karena ijazah saya," ujar Susi.

Dia mengatakan, jika program-programnya nanti berjalan baik, dia berharap ke depan Kabinet Kerja mengerti dengan apa yang dilakukannya. "Mereka tahu, oh ternyata Susi bisa mikir ini toh, tidak hanya jualan ikan," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga berharap bukan hanya menteri-menteri di kabinet yang bisa memahami cara kerja Susi, melainkan juga ahli kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Dari ITB juga kan, kemarin dia bilang, Jokowi itu ngaco milih Susi. Sekarang saya tanya, yang ngaco Pak Jokowi atau ITB karena saya pernah dapat penghargaan Ganesha dari ITB, atau jangan-jangan dua-duanya yang ngaco?" seloroh Susi, disambut tawa para pengusaha.

Asal tahu saja, Susi Pudjiastuti pernah menerima penghargaan Ganesha Widya Jasa Aditama Award dari ITB pada 2011 lalu. Susi juga pernah mendapat penghargaan Women and the Economy Summit (WES) Award pada tahun yang sama.

Baca juga: Susi Mengaku Meniru Ahok untuk Kebijakan Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+