Kompas.com - 20/11/2014, 11:05 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menambah dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3 triliun untuk anggaran 2015. Sehingga total anggarannya mencapai Rp 8,14 triliun yang akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, penambahan anggaran kompensasi kenaikan BBM akan diajukan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. "Pemerintah akan mengajukan RAPBN-P ke DPR paling cepat bulan Januari 2015," kata Andrinof, Rabu kemarin (19/11/2014).

Kata Andrinof, anggaran kompensasi yang bernama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 5 triliun di APBN 2015 dinilai belum memadai. Sebab, anggaran tersebut hanya cukup untuk memberikan kompensasi selama tiga bulan. Padahal, pemerintah akan mengucurkan dana kompensasi kenaikan BBM selama enam bulan atau hingga Juni 2015.

Kebijakan tersebut didasarkan pada beberapa hal. Pertama, efek kenaikan BBM bersubsidi masih akan dirasakan masyarakat kurang mampu sampai pertengahan tahun 2015 nanti. Kedua, kebutuhan hidup masyarakat kurang mampu meningkat menjelang tahun ajaran baru 2015.

Perluasan sasaran

Dana kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp 8,14 triliun akan digunakan, antara lain, pertama, untuk memperluas sasaran bantuan Program Keluarga Harapan dari 3 juta rumah tangga menjadi 4 juta rumah tangga. Tambahan penerima ini menyebabkan anggaran bertambah sebesar Rp 1,7 triliun. Rencananya, setiap rumah tangga penerima akan menerima bantuan sebesar Rp 150.000 per bulan selama enam bulan.

Kedua, untuk program infrastruktur pedesaan sebesar Rp 4 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun jalan desa di 8.825 desa. Setiap desa akan menerima Rp 400 juta. Bujet ini diyakini bisa menyerap tenaga kerja 325.000 orang.

Ketiga, untuk program ekonomi produktif dan pendukungnya sebesar Rp 1,6 triliun. Sisanya untuk berbagai kegiatan produktif yang melibatkan petani dan nelayan (lihat tabel). "Rincian ini masih akan disempurnakan lagi," kata Andrinof.

Yang jelas, tambahan anggaran ini diambil dari dana penghematan subsidi BBM tahun depan Rp 100 triliun.

Ekonom Bank Tabungan Negara A. Prasetiantoko menilai program kompensasi ini di atas kertas bisa mengurangi gejolak sosial dan menambah daya beli. "Jika pemerintah menargetkan dampak inflasi akan selesai tiga bulan, itu realistis," ujar Prasetiantoko. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika)

baca juga: Ketimbang Naikkan Harga BBM, Jokowi Diminta Genjot Penerimaan Pajak

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Whats New
Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Rilis
80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, 'Backlog' Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Whats New
Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Whats New
PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

Whats New
Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

Whats New
Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Whats New
Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Whats New
Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Whats New
Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Whats New
Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Whats New
Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.