Kompas.com - 21/11/2014, 10:01 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Salah satu masalah yang kerap didengungkan dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah perizinan. Hal itu membuat geram Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dengan tegas menyampaikan fokus utama rezimnya adalah pembangunan infrastruktur.

"Perizinan yang sangat lambat, masa izin power plant sampai enam tahun? Ini yang mau kita ubrak-abrik harus rampung. Ini hanya masalah niat. Izin itu apa sih? Selembar kertas. Masa (mengurus perizinan sampai) bulanan saja tidak boleh, ini tahunan," ujar Presiden Joko Widodo sambil menepuk dahinya saat makan malam yang digelar Bank Indonesia, Kamis (20/11/2014).

Ia menyebutkan, membenahi masalah perizinan bukan tujuan akhir. Pekerjaan ini baru langkah pertama dari pekerjaan lebih besar, yaitu pembangunan fasilitas umum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan hajat hidup banyak orang.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengungkapkan pentingnya pembangunan beberapa infrastruktur penting. Pembangunan alternatif penghubung antarpulau, pabrik, serta pembangkit listrik merupakan beberapa prioritas yang harus segera dibangun.

Sayangnya, penyediaan infrastruktur pun terbentur masalah lain. Selain masalah perizinan dari instansi terkait, ada pula masalah pembebasan lahan. Presiden menuturkan, pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri, semuanya terbentur masalah ini.

Pembebasan lahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, investasi asing jangka panjang merupakan salah satu alternatif yang menguntungkan. Namun, ada anggapan bahwa investor asing akan "membawa lari" hasil investasinya.

Hal tersebut ditampik oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tidak mungkin investor pergi membawa lari jalan tol, pabrik, dan pelabuhan. Ia membandingkan dengan Tiongkok yang tidak alergi dengan investasi asing. Negeri Tirai Bambu ini membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya bagi pembangunan infrastruktur.

Menurut Jokowi, ia sempat bertanya kepada Wakil Ketua Partai Komunis China mengenai pembukaan investasi asing tersebut. "Kenapa Tiongkok berani membuka lebar investasi. (Menurut Wakil Ketua Partai Komunis China) Kita buka siapa pun boleh masuk. Dia buat jalan, buat pelabuhan, masa dia angkut. Dalam 10 sampai 20 tahun pasti akan kembali ke kita. Tidak mungkin dia buat pabrik, pabriknya dibawa. Ini, saya kira, pekerjaan kita bersama. Mari kita bekerja untuk negara yang kita cintai," ucap Jokowi.

Baca juga: Xi Jinping Membagi Jokowi Tiga Kunci Sukses Tiongkok jadi Raksasa Ekonomi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Whats New
Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Whats New
Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Whats New
Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Whats New
Sri Mulyani: APBN Agustus 2022 Surplus Rp 107,4 Triliun

Sri Mulyani: APBN Agustus 2022 Surplus Rp 107,4 Triliun

Whats New
Cerita Luhut ke AS, Ungkap Banyak Masalah Kelautan Saat Bertemu Majelis Umum PBB

Cerita Luhut ke AS, Ungkap Banyak Masalah Kelautan Saat Bertemu Majelis Umum PBB

Whats New
Merdeka Finansial: Bisa Memisahkan Kebutuhan dan Keinginan

Merdeka Finansial: Bisa Memisahkan Kebutuhan dan Keinginan

Earn Smart
Garuda Indonesia Ajukan Rekognisi Putusan Homologasi di AS

Garuda Indonesia Ajukan Rekognisi Putusan Homologasi di AS

Whats New
Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Whats New
Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Whats New
Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Whats New
Dorong Akses Kesehatan 'Real Time', AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Dorong Akses Kesehatan "Real Time", AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Whats New
Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Rilis
Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Earn Smart
Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.