Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi Sebut "Manusia Perahu" Derawan adalah Ironi

Kompas.com - 21/11/2014, 21:27 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyebut keberadaan "manusia perahu" di Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sebagai ironi. Para "manusia perahu" ini, sebut dia, mengeruk kekayaan alam yang hasilnya tak dinikmati pula oleh rakyat Indonesia dan keberadaan mereka justru menjadi ancaman kedaulatan negara.

“Orang kampung setempat mau makan ikan kerapu saja tidak bisa karena ikan karang tidak ada lagi. Orang Natuna kebanyakan makannya cuma makan tongkol saja. Ini adalah dampak sosial (dari) level poverty ya,” kata Susi, Jumat (21/11/2014).

Susi menyatakan para "manusia perahu" yang berada di Derawan berasal dari Filipina dan Malaysia. Dia pun menegaskan mereka ini tak bisa disebut sebagai nelayan kecil, setidaknya dilihat dari ukuran kapal yang rata-rata di atas 10 gross ton (GT), sementara nelayan lokal hanya punya kapal berkekuatan sekitar 5 GT.

Menurut Susi, kapal para "manusia perahu" ini memang tak sebesar milik nelayan Thailand, misalnya, tetapi jelas lebih besar daripada kapal nelayan Indonesia. “(Lalu), mereka hidupnya di laut, lebih jago nangkapnya. Kalau alatnya sama saja, nelayan kita sudah kalah,” ujar dia.

Terlebih lagi, kata Susi, kalau di suatu pulau ada lebih banyak pendatang dibandingkan warga asli, maka lama-lama orang aslinya akan hilang. Persoalan ini, tegas dia, harus menjadi perhatian bersama.

“Tadi Pak Menko (Kemaritiman) sudah jelaskan bahaya jangka panjangnya seperti apa. Kehilangan pulau. Apa kita mau kehilangan pulau lagi?" tanya Susi. "Kan tidak!" tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mewanti-wanti pemerintah dan semua pihak untuk menyikapi keberadaan 400 “manusia perahu” yang ada di Tanjung Batu, Derawan. Indroyono menyebut keberadaan mereka membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Baca: "Manusia Perahu" Derawan Ancam Kedaulatan NKRI).


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com