Pemerintah Tetap Berkomitmen Bangun PLTA

Menurut Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, hal inilah yang membuat pembangunan infrastruktur air, khususnya waduk dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menjadi tidak populer dalam pemerintahan lalu.

"Itu kan masalah kebijakan dari pemerintah, sedangkan kalau PLTA itu pembangunannya lama, padahal kebutuhannya sangat tinggi. Membuat PLTA itu lama. Membuat bendungannya lima tahun, memasangnya juga lama," tutur Mudjiadi.

Sebelumnya, dalam pidato pembukaan acara Indonesia Water Learning Week di Jakarta, Senin (24/11/2014), Mudjiadi mengungkapkan bahwa kebutuhan air untuk sekitar 240 juta jiwa penduduk mencapai sekitar 111 miliar meter kubik. Jumlah ini diperhitungkan hanya untuk memasok kebutuhan beras.

"Kebutuhan air dikaitkan dengan ketahanan pangan, dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, diperoleh angka kebutuhan air untuk konsumsi beras per tahun lebih kurang 111 miliar m3. Alternatif sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan perlu dikembangkan dari air, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Potensi PLTA di Indonesia sangat besar, yaitu 75 GW (giga watt). Sedangkan yang telah dikembangkan baru sekitar 5,25 persen," ujarnya.

Mudjiadi menjelaskan, dari 203 bendungan yang ada di Indonesia, baru 5,25 persennya saja yang dikembangkan menjadi sumber energi. "Nah sekarang kan ada kebijakan pemerintah, bagaimana mempercepat untuk mendapatkan energi terbarukan. Bendungan-bendungan yang sudah ada, itu dulunya hanya untuk kebutuhan air saja untuk pertanian. Nah, kita cek ada potensinya untuk PLTA. Kita sedang studi dan Desember ini kita akan selesai," tukasnya.

Menurut dia, harga beli listrik per kwh kini cukup menarik. Inilah yang membuat investasi PLTA saat ini lebih menarik. "Dulu kan harganya tidak begitu menarik. Nah, sekarang harga beli oleh PLN itu bagus," pungkasnya.