Kompas.com - 27/11/2014, 12:02 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Institute for Development Economy and Finance (Indef) menggelar seminar akhir tahun evaluasi satu dekade perekonomian domestik dan proyeksi ekonomi 2015. Ekonom senior Indef, Ahmad Erani Yustika, menyampaikan, ada 10 hal yang masih menjadi "pekerjaan rumah" (PR) pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, "warisan" dari pemerintahaan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertama adalah soal ketimpangan yang makin lebar. Rasio gini selama 10 tahun terakhir turun menjadi 0,5. Indeks gini ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan suatu negara. Dengan indeks gini di atas 0,4, ketimpangan di Indonesia tergolong tinggi.

Kedua, adanya deindustrialisasi. Konstribusi sektor industri terhadap PDB menurun.

Ketiga, lanjut Erani, selama 10 tahun terakhir, neraca perdagangan melorot. Pada 2004, neraca perdagangan surplus 25,06 miliar dollar AS, menjadi defisit 4,06 miliar dollar AS pada 2014.

"PR keempat, pertumbuhan ekonomi kita memang tinggi, tetapi tidak menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1 persen growth dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 menjadi 164.000," kata Erani, Kamis (27/11/2014).

Efisiensi ekonomi semakin memburuk, ditandai dengan semakin tingginya indeks ICOR, dari 4,17, menjadi 4,5. "Faktor pendorong inefisiensi adalah inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur," ucap dia.

Pekerjaan rumah pemerintah Jokowi adalah menaikkan tax ratio, menjadi 16 persen pada 2019. Sepanjang pemerintahan SBY, tax ratio turun 1,4 persen.

Erani juga mengatakan, PR ketujuh Jokowi ialah meningkatkan kesejahteraan petani. Nilai tukar petani selama 10 tahun terakhir turun 0,92. Kedelapan adalah soal utang pemerintah yang kian mencemaskan.

"PR kesembilan itu keseimbangan primer kita. Pada 2004, surplus 1,83 persen, tetapi pada 2013 defisit 1,19 persen. Terakhir, postur APBN yang semakin tidak proporsional, boros, dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi," ujar dia.

Skor 10-6
Meski banyak PR yang ditinggalkan, Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, menilai, ada enam indikator kinerja ekonomi yang mengalami perbaikan selama pemerintahan SBY.

"Jadi, skornya 10-6. PR yang ditinggalkan ada 10, tapi ada perbaikan di enam indikator ekonomi," kata Enny.

Pertama, selama 10 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi RI masih tinggi di antara 5-6 persen. Kedua, investasi juga meningkat dari 23 persen pada 2004 menjadi 31 persen pada 2013. Indikator yang menunjukkan perbaikan ketiga ialah kinerja perbankan.

Perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44 persen, DPK 15,88 persen, dan penyaluran kredit 21,62 persen. "Keempat, persentase angka kemiskinan menurun, dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,25 persen pada 2014," lanjut Enny.

Keberhasilan kelima ialah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan pekerja formal naik dari 29,38 persen menjadi 39,90 pada 2013. Terakhir, meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dari 68,7 menjadi 73,45 pada 2013.

Baca juga: Pengusaha Mendominasi Istana?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.