Kompas.com - 27/11/2014, 12:45 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menjelang berlakunya jalur penerbangan bebas alias Open Sky tahun depan, sejumlah airlines atau maskapai penerbangan minta keringan pajak, dan bea masuk impor komponen pesawat. Pengajuan keringan pajak itu agar mereka bisa bersaing menghadapi maskapai asing.

Ketua Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo menyebutkan, di negara ASEAN lain seperti Singapura, maskapai penerbangan tak dikenai pajak pertambahan nilai (PPn) untuk komponen.

Kepada Kontan Rabu (26/11/2014), Arief yang menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Citilink Indonesia bilang, persaingan mulai tahun depan makin ketat karena ada Open Sky. "Kami meminta peraturan-peraturan di Indonesia disamakan dengan negara lain, salah satunya soal perpajakan," tuturnya.

Sekadar mengingatkan Open Sky adalah bagian dari penerapan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara alias Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Walhasil, pemerintah boleh membuka bandara bagi pesawat asing.

Agus Soedjono, Senior Manager Corporate Communication PT Sriwijaya Air mengatakan pengenaan PPN dan bea masuk impor komponen pesawat itu membikin industri penerbangan Indonesia menangguk biaya operasional yang tinggi. Pajak tersebut menjadi satu dari tiga biaya terbesar dalam beban operasional maskapai.

Dua biaya lain adalah biaya bahan bakar pesawat yakni avtur dan biaya perawatan pesawat. Masalahnya, sebagian besar belanja operasional maskapai dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Sementara nilai kurs rupiah kian melemah. "Jadi wajar jika kami meminta keringanan pajak," ujar Agus.

Denon Berriklinsky Prawiraatmadja President PT Whitesky Aviation menjelaskan, saat ini besar pajak bea masuk impor komponen pesawat  sebesar 6 persen-12 persen. Ini adalah potongan pajak untuk kategori umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alih-alih permintaan penghapusan PPN dan Bea Masuk dikabulkan, pebisnis maskapai saat ini malah mendengar kabar pemerintah justru berencana menerapkan dua pajak lain industri penerbangan.

Menurut Denon, pertama, pemerintah hendak mengenakan operating lease yakni pajak atas sewa pesawat. Pungutan kedua, financial lease pajak atas pembelian pesawat dengan cara mencicil. "Belum tahu besarannya berapa," ujar Denon.

Optimsitis ekspansi

Halaman:


Sumber
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.