Menteri Susi: Indonesia Bisa Cepat Kuat jika "Nyontek" Negara Tetangga

Kompas.com - 28/11/2014, 06:00 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan cara cepat memajukan sektor maritim di Indonesia. Dalam pidato kuncinya di focus group discussion yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Susi menyatakan bahwa seharusnya Indonesia "mencontek" saja negara tetangga dan tidak membuang waktu melakukan banyak kajian.

"Kalau mau Indonesia kuat di pasar internasional, we have to follow our neighbour. Stop untuk kajian undang-undang ini-itu. Just adopt what our neighbour doing. To be early, to be there faster than we should. Kalau kita mau bahas kagi, mau kaji lagi, ini pro, ini kontra, single market is there. Where are we?" kata Susi di Gedung Radius Prawiro, kompleks Bank Indonesia, Kamis (27/11/2014).

Ketidaksiapan Indonesia, menurut Susi, berpotensi membuat negara padat penduduk ini hanya menjadi pasar, apalagi jika para cendekiawan di negara ini bersikeras kaji ulang berbagai aturan. Pasalnya, yang kini diperlukan oleh pelaku usaha adalah tindakan nyata.

"Saya takut, Pak, kalau lihat nanti Indonesia dengan 250 juta population becomes very huge market but we produce nothing. Kita hanya dijadikan pasar saja Tiongkok masuk ke Myanmar, Thailand, ke mari (Indonesia). Kita senang adanya lembaga keuangan mau mem-financing, tetapi di satu sisi kita harus mempersiapkan environment-nya," imbuh Susi.

Lantas, seperti apa aturan yang diterapkan oleh negara tetangga? Susi mencontohkan aturan di Malaysia. Di sana, pihak yang ingin berusaha atau menanamkan modalnya di sektor perikanan mendapatkan berbagai insentif menarik. Hal ini belum dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait.

"Di Malaysia, kalau mau usaha perikanan, (yang perlu dilakukan) nomor satu, mereka bikin tulisan advertising. Kedua, free of any tax seven to twelve years. Kemudian, reward on any re-investment. Kemudian, kredit untuk perikanan only 3 percent. Indonesia, mau bibit, daftar, bayar. Ada fee, izin prinsip 0,5 persen, itu resmi. Kemudian IMB, ada per square meter. Kemudian ada final tax PPN kalau membangun sendiri 4,5 (persen). Kalau pakai kontraktor 10 persen. Kita impor mesin, mesinnya di bea cukai musti bayar PPh (Pasal) 22. Kemudian kredit, at least 10 sampai 12 persen," urai Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Whats New
BERITA FOTO: Pandemi Mereda, 'Angin Segar' Bisnis Kuliner

BERITA FOTO: Pandemi Mereda, "Angin Segar" Bisnis Kuliner

Whats New
Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Whats New
Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Whats New
Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

BrandzView
MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.