Genjot Pertumbuhan Kredit, BI dan OJK Diminta Segera Gunakan LFR

DENPASAR, KOMPAS.com - Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai perlu melakukan relaksasi kebijakan terkait likuiditas dalam menggenjot pertumbuhan kredit. Direktur The Finance Research, Eko B Supriyanto meminta BI dan OJK segera merealisasikan rencana penggunaan loan to funding ratio (LFR) yang memasukkan sumber dana bank dari obligasi dan pinjaman bilateral sebagai salah satu indikator likuiditas bank.

Saat ini, indikator likuiditas bank dilihat dari rasio kredit hanya terhadap dana simpanan nasabah atau loan to deposit ratio (LDR).

"Kalau BI mau terapkan LFR, itu kita masih punya ruang lebar untuk ekspansi," kata Eko dalam diskusi mengenai sumber pendanaan bank di Denpasr, Bali, Kamis (27/11/2014) malam.

Menurut Eko, perubahan perhitungan indikator likuiditas bank bukan barang baru. Indonesia pernah melakukan hal serupa pada 1988, 1993, dan 2003. Indikator likuiditas bank, menurut dia, harus menyesuaikan kondisi perekonomian nasional ketika itu.

"Ini punya sejarah masing-masing. Waktu 1988, mau ada pembangunan terus. Nah kalau sudah, hati-hati deh. Begitu ada krisis, mulai diketatin lagi sehingga bank tidak macam-macam, karena memang LDR-nya rendah sekali ketika itu," papar Eko.

Saat ini, menurut dia, perbankan nasional tengah dihadapkan pada likuiditas yang ketat karena tingginya LDR. Adapun LDR bank umum per Maret tercatat sebesar 91,17 persen. Peningkatan LDR ini tidak sebanding dengan perolehan dana pihak ketiga.

Masalah likuiditas dan permodalan, kata Eko, menjadi dua permasalahan utama yang bakal membayangi dunia perbankan nasional selama lima tahun ke depan. Perbankan bisa tertekan likuiditas jika pertumbuhan kredit tidak segera ditingkatkan. Mantan Direktur Biro Riset Infobank ini juga menyinggung struktur perbankan di Indonesia yang tidak efektif.

Hadapi MEA 2015

Menurut Eko, sebaiknya sejumlah bank di Indonesia segera melakukan konsolidasi. Sejumlah bank, kata dia, bisa melakukan merger sehingga membentuk bank-bank besar. Apalagi Indonesia akan menghadapi masyarakat ekonomia ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang.

"Melakukan merger karena jumlah bank terlalu banyak sedangkan efektivitas tidak ada. Ini yang harus diperhatikan," kata dia.

Eko juga menilai jika konsolidasi perbankan Indonesia berlajan lambat dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Kedua negara itu sudah lebih dulu membangun mega bank dengan melakukan merger sejumlah bank.