Kompas.com - 30/11/2014, 17:01 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aksi pemberangusan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di bandara. Ia pun mengancam akan memecat oknum petugas bandara yang terlibat praktik pungli tersebut.

"Pungli di bandara, saya perintahkan langsung hari ini dicek setiap hari, setiap minggu, agar tidak ada pungli di bandara. Kalau ada, ganti; ada, ganti; terus sampai bosen. Yang penting, enggak ada lagi pungli," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (30/11/2014), saat melakukan telekonferensi dengan para TKI di beberapa negara.

Telekonferensi dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Ketua BNP2TKI Nusron Wahid.

Melalui telekonferensi ini, Jokowi dan para menteri mendengarkan keluhan para TKI. Kepada seorang TKI di Mesir yang mengeluhkan soal pungli tersebut, Jokowi meminta agar dia mencatat nama oknum bandara dan melaporkan kepada Jokowi jika menemukan adanya pungli.

"Untuk semua TKI kita, kalau ada hal seperti itu, catat namanya, berikan ke saya. Langsung saya pecat itu," ucap Jokowi.

Telekonferensi ini dilakukan dengan TKI di beberapa negara, antara lain dari Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Mesir, Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia. Para TKI di Singapura menyampaikan harapan kepada Jokowi agar pemerintah segera menindak tegas oknum bandara yang terlibat pungli.

"Kami tidak mau ada diskriminasi di bandara sehingga ada TKI gagal terbang. Masalah pungli di bandara, dan apabila pemerintah tidak bisa menindak oknum ini, kami harap KTKLN (kartu tenaga kerja luar negeri) dihapus," kata Yati yang menjadi perwakilan TKI Singapura.

Yati pun berharap agar pemerintah mengambil alih pembekalan TKI. Selama ini, pembekalan dilakukan oleh perusahaan penyalur TKI.

Atas keluhan ini, Jokowi juga menekankan pentingnya perlindungan bagi TKI dari proses rekrutmen, pembekalan, hingga TKI berada di negara-negara penempatan masing-masing.

Baca juga: Ini 10 PR Ekonomi Jokowi "Warisan" SBY

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.