BPS Puji Kebijakan KKP soal "Illegal Fishing", Ini Tanggapan Menko Kemaritiman

Kompas.com - 02/12/2014, 22:36 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com – Penanganan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diacungi jempol oleh Badan Pusat Statistik, karena dinilai telah mengurangi inflasi sebesar 0,02 persen. Apa tanggapan Menteri Koordinator Perekonomian Indroyono Soesilo soal kinerja kementerian itu?

“Ini bagus. Sudah ada beberapa kebijakan (terkait penangkapan ikan itu),” ujar Indroyono ketika diminta tanggapan soal penilaian BPS tersebut, Selasa (2/12/2014). Indroyono pun lalu menyebutkan sederet kebijakan yang sudah dijalankan terkait penanganan penangkapan ilegal tersebut.

Pertama, sebut Indroyono, KKP telah mengeluarkan kebijakan membuka semua data terkait kapal penangkapan ikan di situs internet kementeriannya. "Sehingga semua orang tahu kapal itu kapal bodong atau enggak," ujar dia.

Lalu, lanjut Indroyono, ada kebijakan melarang bongkar muat ikan di tengah laut. Kebijakan berikutnya, sebut dia, adalah penindakan tegas atas praktik penangkapan ikan ilegal. Keempat, kata Indroyono, KKP juga menindak kapal yang kedapatan tak melapor ketika vessel monitoring system (VMS) mereka mati dalam kurun 1x24 jam.

Kebijakan terakhir, sebut Indroyono, adalah penenggelaman kapal yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. “(Penenggelaman kapal) ini sudah diatur dengan UU Nomor 45 (Tahun 2009) Pasal 69. Semua ini mengacu FAO (yaitu) Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Jadi ini sifatnya universal. Jadi langkah ini benar,” tegas dia.

Dengan serangkaian kebijakan tersebut, kata Indroyono, masyarakat sekarang mulai bisa mendapatkan ikan berkualitas dengan harga yang lebih murah. "(Bahkan) sekarang para pembeli ikan dari negara tetangga sudah datang langsung (ke Indonesia untuk) membeli ikan. Pasokan mereka pun bisa kita tambah," ujar dia.

Sebelumnya, BPS mencatat harga ikan segar sepanjang November 2014 turun 0,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya. “Kami menduga juga ini (karena) adanya pelarangan illegal fishing, (dari sebelumnya) langsung diekspor sekarang ditahan. Produksinya kan harus dijual, dan masuklah ke (pasar) dalam negeri. Harga menjadi turun,” kata Kepala BPS Suryamin, dalam paparannya, Senin.



Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.