Riset: Makin Tinggi Upah Minimum Buruh, Ketimpangan Malah Semakin Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang semakin tinggi ternyata malah berisiko membuat ketimpangan di masyarakat semakin besar. Riset Transformasi--sebuah lembaga kajian kebijakan publik--bersama Profesor Emeritus bidang Ekonomi Universitas Boston, Gustav F Papanek, mendapati risiko itu di Indonesia.

Dalam paparan hasil riset yang diterima Kompas.com pada Selasa (2/12/2014) tersebut, Tranformasi menyebut UMP yang makin tinggi juga berpotensi membuat posisi buruh semakin rentan lantaran daya tarik investasi menjadi berkurang.

"Pesatnya kenaikan upah di sektor industri membuat industri padat karya di Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar global. Akibatnya, impor manufaktur tumbuh pesat, sedangkan ekspor manufaktur tumbuh lebih lambat," tulis Transformasi dalam paparan hasil risetnya itu.

Biaya tenaga kerja yang lebih tinggi, menurut riset itu juga mengakibatkan metode produksi padat karya menjadi kurang kompetitif. "Hasilnya, banyak pabrik lebih memilih meningkatkan penggunaan mesin dan mengurangi tenaga buruh". Gambaran dari risiko itu terlihat dalam data dalam kurun 2008 hingga 2014.

Pengurangan penyerapan tenaga kerja sebagai akibat dari tren tersebut lalu memaksa para buruh mencari alternatif pekerjaan lain. Kecenderungan yang terjadi, para bekas buruh itu terjebak masuk dalam pekerjaan informal yang tidak terikat aturan resmi.

Riset itu pun lalu mendapati, "Karena rendahnya permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur, banyak tenaga kerja yang kemudian terdorong masuk ke sektor pertanian dan pekerjaan di sektor informal. Padahal, penghasilan di sektor-sektor tersebut tidak dilindungi oleh kebijakan upah minimum. Akibatnya, penghasilan mereka stagnan, bahkan turun."

Di sisi lain, peningkatan upah minimum juga dinilai hanya dirasakan manfaatnya oleh sebagian kecil buruh di Indonesia. Menurut data BPS pada 2014, dari 118.864.477 buruh di Indonesia hanya 20 persen buruh yang merasakan kenaikan upah. Para "penikmat" kenaikan upah ini umumnya berasal dari kelompok buruh yang bekerja di perusahaan besar.

Selebihnya--sekitar 80 persen buruh--tidak merasakan upah minimum yang ditetapakan pemerintah karena bekerja sebagai buruh tani, pekerja informal, buruh bangunan, buruh tidak tetap, dan pekerja rumah tangga.

"Ini artinya, UMP semakin tinggi, tapi sebagian besar buruh justru makin tak sejahtera karena hanya sedikit yang menerima manfaatnya. Yang terjadi justru ketimpangan penghasilan yang makin melebar,” ujar Papanek, meringkas hasil studinya bersama Transformasi ini.

Direktur Eksekutif Transformasi, Nugroho Wienarto, menambahkan, kenaikan upah minimum tidak serta-merta meningkatkan besaran rata-rata upah tenaga kerja di sektor industri. Pada kenyataannya, ujar dia, kenaikan upah minimum itu justru mendegradasi penghasilan buruh tani dan buruh sektor informal lainnya.

“Mereka sebagian besar tak dilindungi oleh upah minimum. Jumlah orang yang bekerja di sektor tersebut juga makin banyak seiring tak kompetitifnya industri manufaktur kita. Sementara itu, kenaikan upah minimum juga menaikkan angka inflasi. Jadi, upah mereka rendah, masih terkena dampak inflasi pula,” papar Nugroho.