Kompas.com - 03/12/2014, 06:21 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorPalupi Annisa Auliani

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tidak ambil pusing soal instruksi Presiden Joko Widodo menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Menurut Hanif, alternatif bukti fisik keabsahan TKI bisa dicarikan solusinya.

"Kalau soal (dokumen) yang dia pegang, itu bisa dicarikan alternatif. Kalau di luar negeri, paspor bisa (dipakai untuk itu)," kata Hanif, seusai rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Selasa (2/12/2014). "Misalnya, paspor ditempelkan barcode. Nanti saya tunjukkan bisa," ujar dia.

Hanif menjelaskan, barcode yang ditempelkan pada paspor bisa menyimpan 48 data mendetail masing-masing tenaga kerja. Data-data penting yang dimaksud Hanif meliputi nama lengkap, nama orangtua, tempat dan tanggal lahir, sertifikat pelatihan, serta asuransinya. "Semua, lebih lengkap," kata Hanif.

Menurut Hanif, langkah Presiden menghapuskan KTKLN cukup beralasan. Tujuan keberadaan kartu tersebut untuk memastikan keamanan TKI dari hal-hal yang tidak diinginkan ternyata tidak terpenuhi. Terlebih lagi, satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk membaca kartu tersebut malah berada di Indonesia.

"Sebenarnya, dulu orang pegang kartu dengan asumsi kalau ada apa-apa di luar negeri, (dari) kartu itu data TKI bisa dibaca. Pertanyaannya, ini tidak bisa dibaca, karena untuk membacanya perlu card reader yang di KBRI kita juga tidak ada," papar Hanif.

"Jadi orang kalau mau baca kartu itu kalau dia di Jakarta. Lalu dia datang ke kantor BNPTKI. Gesekin kartu, terbaca. Kalau misalnya datang ke kantor BNPTKI bisa, ngapain pakai kartu? Dia cukup datang, di-search namanya, keluar semua," lanjut Hanif.

Sebelumnya, Minggu (30/11/2014), Kepala Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid menyatakan instansinya akan mencari alternatif pengganti KTKLN. Menurut dia, pemerintah aka membahas payung hukum penghapusan kartu itu, termasuk kemungkinan memakai peraturan pemerintah pengganti undang-undang maupun melalui revisi undang-undang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Implementasi Jargas, PGN Subholding Gas Pertamina Kerja Sama dengan Jaya Real Property

Dorong Implementasi Jargas, PGN Subholding Gas Pertamina Kerja Sama dengan Jaya Real Property

Whats New
Lelang Rumah Murah di Malang, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Lelang Rumah Murah di Malang, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Spend Smart
BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

BLT BBM 2022 Tahap 2 Cair November, Ini Cara Daftar Penerima secara Online

Whats New
 Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Lewat Ditjen Binwasnaker dan K3, Menaker Ida Perluas Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Rilis
Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Whats New
Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Whats New
Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Whats New
Agar Makin Mandiri, Industri Alkes Dinilai Perlu Dukungan Penuh dari Stakeholder

Agar Makin Mandiri, Industri Alkes Dinilai Perlu Dukungan Penuh dari Stakeholder

Whats New
PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

Whats New
Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Whats New
Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Whats New
Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.