APRIL Persoalkan Batas Maksimal Kedalaman Air Tanah di PP Perlindungan Gambut

Kompas.com - 05/12/2014, 05:32 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani
SINGAPURA, KOMPAS.com -- Asia Pacific Resources International Limited (APRIL)--perusahaan pulp dan kertas--mendesak Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. 

PP yang diterbitkan di ujung masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dinilai mengancam keberlangsungan produksi pulp--bubur kertas--dan kertas yang berbahan kayu akasia.

"Kami memerlukan banyak dukungan dari pemerintah dalam bentuk peraturan, infrastuktur, dan environment (lingkungan). Pemerintah harus dukung perusahaan HTI (hutan tanaman industri) seperti kami," kata Direktur Utama APRIL Kusnan Rahmin di Singapura, Kamis (4/12/2014).

"Dukung pulp and paper. Jangan cuma (kalau) ada LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang protes, kalau LSM bilang moratorium, (pemerintah) langsung moratorium," imbuh Kusnan, dalam workshop yang diselenggarakan Raja Garuda Emas Workshop ini.

Kusnan mengatakan Pasal 23 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2014 mengatur tentang dua kriteria kerusakan gambut untuk fungsi budidaya. Lahan gambut untuk budidaya dinyatakan rusak ketika tinggi muka air tanah di melebihi 40 sentimeter di bawah lahan; terekspos sedimen berpirit; dan atau ada kwarsa di bawahnya.

Menurut Kusnan, bila aturan itu diikuti maka semua pemegang HTI akan berhenti beroperasi karena tak akan bisa memenuhi ketentuan soal kedalaman maksimal muka air tanah tersebut. Bila aturan itu dipenuhi, lanjut dia, semua tanaman akasia di lahan gambut akan terendam dan mati.

"Akasia itu biasanya (hidup air tanah berkedalaman) 70 (sentimenter), diminta turun jadi 40 sentimeter. Itu akasia enggak bisa begitu, enggak bisa hidup akasianya nanti, padahal semua yang kami tanam itu akasia," kata Kusnan.

Kusnan juga menyatakan peraturan ini terbit tanpa pernah ada negosiasi dengan para pengusaha. Menurut dia, pola kebijakan pemerintah terkait industri pulp dan kertas yang kerap berubah-ubah ini cenderung merusak iklim investasi.

Soal investasi, Kusnan lalu membandingkan Indonesia dengan China dan Brasil. "Lebih baik ke Brasil atau China. Begitu dikasih izin, dikelola sendiri selama berapa tahun, tidak ada perubahan peraturan sehingga tenang naruh uangnya di hilir," kata dia.

Menurut Kusnan, APRIL berencana memulai dialog dengan Kementerian Kehutanan terkait PP 71 Tahun 2014 ini. "Dengan membawa pakar gambut untuk menjelaskan secara teknis bahwa ini enggak memungkinkan akasia tumbuh," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, PHRI: Perlu Toleransi untuk Anak dan Lansia Komorbid

Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, PHRI: Perlu Toleransi untuk Anak dan Lansia Komorbid

Whats New
Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank BJB Berencana Ekspansi Kredit hingga Perkuat Layanan Digital

Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank BJB Berencana Ekspansi Kredit hingga Perkuat Layanan Digital

Whats New
Cabai Rawit Merah Tembus Rp 113.837 Per Kg, Simak Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Cabai Rawit Merah Tembus Rp 113.837 Per Kg, Simak Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa 'Cash', Baru Berlaku untuk Mobil

Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa "Cash", Baru Berlaku untuk Mobil

Whats New
Kredit Bank Neo Commerce Tumbuh Pesat, Diperkirakan Raih Profit 2023

Kredit Bank Neo Commerce Tumbuh Pesat, Diperkirakan Raih Profit 2023

Whats New
Menguat 1,53 Persen di Sesi I Perdagangan, IHSG Kembali ke Level 6.700

Menguat 1,53 Persen di Sesi I Perdagangan, IHSG Kembali ke Level 6.700

Whats New
Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

Rilis
Konsultan Penyehatan Keuangan Wanaartha Life Mundur, Bagaimana Nasib Pencarian Investor?

Konsultan Penyehatan Keuangan Wanaartha Life Mundur, Bagaimana Nasib Pencarian Investor?

Whats New
 Ramai Perusahaan Digital Lakukan Efisiensi, Ini Strategi Blibli Pastikan Tidak PHK Karyawan

Ramai Perusahaan Digital Lakukan Efisiensi, Ini Strategi Blibli Pastikan Tidak PHK Karyawan

Whats New
Sandiaga Uno: Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Baru Wacana

Sandiaga Uno: Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Baru Wacana

Whats New
Cara Daftar dan Aktivasi BJB Digi Tanpa ke Bank

Cara Daftar dan Aktivasi BJB Digi Tanpa ke Bank

Spend Smart
Ini 6 Lelang Rumah Berlokasi di Bandung, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Ini 6 Lelang Rumah Berlokasi di Bandung, Nilai Limit Rp 100 Jutaan

Whats New
Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Aprindo Sebut Pengusaha Minyak Goreng Punya Utang Rp 130 Miliar, Ini Duduk Perkaranya

Aprindo Sebut Pengusaha Minyak Goreng Punya Utang Rp 130 Miliar, Ini Duduk Perkaranya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.