Pemerintah Didorong Bentuk Direktorat Hilir Batu Bara

Kompas.com - 05/12/2014, 21:20 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemangku kepentingan di sektor pertambangan menilai, pemerintah perlu membangun direktorat khusus yang fokus mengurus pemanfaatan batu bara di sektor ritel. Dengan cara ini, pemerintah memiliki alat negara yang khusus berkecimpung dalam mendorong hilirisasi.

Hal ini mengemuka di acara pertemuan stakeholder pertambangan di Gedung ESDM, Jumat (5/12/2014) "Kami mendorong pemerintah membuat Direktorat Hilir Batubara agar ada yang fokus mengurus pemanfaatan batu bara di sektor retail, rumah tangga dan industri kecil," ujar Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso, Jumat (05/12/2014).

Budi menambahkan, saat ini tidak ada yang mengurus batu bara di sektor ritel. Padahal, kebutuhan sektor tersebut tidak bisa begitu saja diserahkan ke pasar. "Yang ritel ini tidak ada yang ngopeni. Tidak bisa diserahkan ke pasar, karena pedagang hanya mengurus yang 500 ribu ton per tahun sampai satu juta ton per tahun. Padahal, ada industri yang hanya butuh 500 ton per tahun. Itu tidak terlayani karena dianggap kecil buat pedagang. Padahal, kalau diagregatkan itu angkabya besar sekali," kata Budi.

Menurut perhitungannya, kebutuhan industri kecil di Pulau Jawa bisa mencapai puluhan juta ton lantaran banyaknya industri di pesisir utara pulau tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan briket--nilai tambah batubara. "Perhitungan saya, 1 kg LPG yang di masyarakat harganya Rp 6.000, dengan briket harganya bisa cuma jadi Rp 3.000. Nah, pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi, tapi masyarakat dapat sumber bahan bakarnya murah. Nah, sektor ini harus digarap juga oleh pemerintah," ujarnya.

Kebutuhan di sektor industri kecil dan domestik rumah tangga, tutur Budi, bahkan mendesak. Budi mengatakan, masyarakat membutuhkan sumber yang bisa digarap dengan cepat dan terjangkau.

Tidak hanya terjangkau bagi rumah tangga, batu bara pun bisa menjadi sumber energi yang terjangkau bagi pemerintah. Dengan subsidi LPG sebesar Rp 4.000 per kilogram, maka untuk membiayai subsidi bagi 2,5 juta ton LPG, pemerintah perlu mengeluarkan Rp 10 triliun. Mengganti LPG dengan batu bara bisa mengurangi alokasi dana bagi subsidi.

"Kalau misalnya subsidi LPG tadi sekitar Rp 4.000 sampai Rp 6.000, kalau 2,5 juta ton konsumsi LPG diganti batu bara?" katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Whats New
Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Whats New
Jurus Mendag Zulhas Naikan Harga TBS Petani Sawit

Jurus Mendag Zulhas Naikan Harga TBS Petani Sawit

Whats New
BRI Prediksi Penyaluran KUR ke 10,7 Juta UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

BRI Prediksi Penyaluran KUR ke 10,7 Juta UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

Whats New
Soal Penyesuaian Tarif INA-CBG's, Bos BPJS Kesehatan: Itu Hal yang Menurut Saya Bagus...

Soal Penyesuaian Tarif INA-CBG's, Bos BPJS Kesehatan: Itu Hal yang Menurut Saya Bagus...

Whats New
BCA Gelontorkan Rp 5,65 Miliar ke 18 Perguruan Tinggi Untuk Program Beasiswa

BCA Gelontorkan Rp 5,65 Miliar ke 18 Perguruan Tinggi Untuk Program Beasiswa

Whats New
Syarat dan Cara Buka Rekening Tabungan Haji lewat BSI Mobile

Syarat dan Cara Buka Rekening Tabungan Haji lewat BSI Mobile

Whats New
Menteri ESDM Gelar Raker dengan Menperin, Bahas Isu Krisis Energi

Menteri ESDM Gelar Raker dengan Menperin, Bahas Isu Krisis Energi

Whats New
Faktur Adalah: Pengertian, Fungsi, Komponen, dan Jenisnya

Faktur Adalah: Pengertian, Fungsi, Komponen, dan Jenisnya

Earn Smart
Kebijakan Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Kegiatan Masyarakat Baru Diterapkan 2 Minggu Lagi

Kebijakan Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Kegiatan Masyarakat Baru Diterapkan 2 Minggu Lagi

Whats New
Simak Cara Transfer DANA ke GoPay, OVO dan ShopeePay

Simak Cara Transfer DANA ke GoPay, OVO dan ShopeePay

Spend Smart
Harga Voucher Netflix di Alfamart, Berikut Cara Beli dan Cara Pakainya

Harga Voucher Netflix di Alfamart, Berikut Cara Beli dan Cara Pakainya

Whats New
5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Viral Video Petani Sawit Jual TBS ke Malaysia, Ini Respons Mendag Zulhas

Viral Video Petani Sawit Jual TBS ke Malaysia, Ini Respons Mendag Zulhas

Whats New
Viral 'Lowongan Buzzer' untuk Tingkatkan 'Rating' MyPertamina, Ini Respons Pertamina

Viral "Lowongan Buzzer" untuk Tingkatkan "Rating" MyPertamina, Ini Respons Pertamina

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.