Kandidat Dirjen Pajak Ini Janji Tiru "Cara" Menteri Susi

Kompas.com - 12/12/2014, 11:25 WIB
Susi Pudjiastuti, bersama salah satu petinggi KPK, Busyro Muqoddas dan Ganjar L Bondan Guru Besar Hukum Pidana UI. KOMPAS.com/ wijaya kusumaSusi Pudjiastuti, bersama salah satu petinggi KPK, Busyro Muqoddas dan Ganjar L Bondan Guru Besar Hukum Pidana UI.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Cara Menteri Susi Pudjiastuti melakukan penegakkan hukum terhadap Illegal Unregistered and Unreported (IUU) Fishing menarik perhatian Wahju Karya Tumakaka, Direktur Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Menurut Wahju, cara tersebut efektif memberikan efek jera dan bisa meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Wahju yang kini tengah mengikuti proses seleksi lelang jabatan Direktur Jenderal Pajak, dalam makalahnya mengangkat tema penegakkan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Dia pun berjanji akan memberikan pinalti pada pengemplang pajak, agar menimbulkan efek jera. “Iya (yang dilakukan Susi) itu satu contoh bagaimana penegakkan hukum itu berpengaruh terhadap kepatuhan. Ibu Susi bulang, kapal-kapal liat itu keluar semua dari Indonesia, karena dikasih tahu ‘Gua pakai satelit lho’,” kata Wahju ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Atas dasar itu, Wahju berniat jika kelak dirinya terpilih menggantikan Fuad Rahmany, maka pengemplang pajak yang dipinalti atau dipidanakan, bakal diumumkan secara terbuka di media. Tujuannya, agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum.

“Harus digunakan metode public communication yang efektif. Itu lah peran media, membentuk masyarakat yang patuh,” kata dia lagi.

Wahju menuturkan, penegakkan hukum yang konsisten merupakan terobosan yang akan dilakukannya kelak jika terpilih menjadi Dirjen Pajak. Saat ini, kepatuhan pajak menjadi barang mahal lantaran tak ada penegakkan hukum.

Wahju menengarai di bawah 50 persen dari golongan menengah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurutnya, ini merupakan suatu kesengajaan dan bisa dipidanakan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“(Maka) Terpenuhilah pasal pidana. Tapi enggak semua orang harus masuk penjara. Tapi harus ada contoh, bahwa yang melanggar itu punya resiko. Kalau yang melanggar itu tidak ada resiko, semua orang melanggar. Pelanggaran harus ada yang dikasih pinalti supaya yang lain belajar patuh,” tandas Wahju.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.