Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kandidat Dirjen Pajak Ini Janji Tiru "Cara" Menteri Susi

Kompas.com - 12/12/2014, 11:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Cara Menteri Susi Pudjiastuti melakukan penegakkan hukum terhadap Illegal Unregistered and Unreported (IUU) Fishing menarik perhatian Wahju Karya Tumakaka, Direktur Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Menurut Wahju, cara tersebut efektif memberikan efek jera dan bisa meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Wahju yang kini tengah mengikuti proses seleksi lelang jabatan Direktur Jenderal Pajak, dalam makalahnya mengangkat tema penegakkan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Dia pun berjanji akan memberikan pinalti pada pengemplang pajak, agar menimbulkan efek jera. “Iya (yang dilakukan Susi) itu satu contoh bagaimana penegakkan hukum itu berpengaruh terhadap kepatuhan. Ibu Susi bulang, kapal-kapal liat itu keluar semua dari Indonesia, karena dikasih tahu ‘Gua pakai satelit lho’,” kata Wahju ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Atas dasar itu, Wahju berniat jika kelak dirinya terpilih menggantikan Fuad Rahmany, maka pengemplang pajak yang dipinalti atau dipidanakan, bakal diumumkan secara terbuka di media. Tujuannya, agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum.

“Harus digunakan metode public communication yang efektif. Itu lah peran media, membentuk masyarakat yang patuh,” kata dia lagi.

Wahju menuturkan, penegakkan hukum yang konsisten merupakan terobosan yang akan dilakukannya kelak jika terpilih menjadi Dirjen Pajak. Saat ini, kepatuhan pajak menjadi barang mahal lantaran tak ada penegakkan hukum.

Wahju menengarai di bawah 50 persen dari golongan menengah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurutnya, ini merupakan suatu kesengajaan dan bisa dipidanakan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“(Maka) Terpenuhilah pasal pidana. Tapi enggak semua orang harus masuk penjara. Tapi harus ada contoh, bahwa yang melanggar itu punya resiko. Kalau yang melanggar itu tidak ada resiko, semua orang melanggar. Pelanggaran harus ada yang dikasih pinalti supaya yang lain belajar patuh,” tandas Wahju.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com