Pemerintah Beri Waktu Enam Bulan untuk Persiapan BPJS Kesehatan Non-PBI

Kompas.com - 08/01/2015, 18:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menunda penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial non Penerima Bantuan Iuran (PBI). Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan waktu enam bulan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi bermanfaat antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan BPJS Kesehatan.

“Dan memang rencananya juga besok BPJS kesehatan dengan Apindo juga akan menyusun rencana implementasi MoU (nota kesepahaman) yang sudah disepakati,” kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang di Kantor Wakil Presiden Jakara, Kamis (8/1/2015) seusai mengikuti rapat dengan Kalla.

Hadir pula dalam rapat tersebut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Sebelumnya pemerintah menargetkan pelaksanaan BPJS non PBI per 1 Januari 2015. Chazali melanjutkan, Wapres juga meminta agar para pelaksana program BPJS Kesehatan memastikan agar fasilitas kesehatan yang tersedia bisa memenuhi kebutuhan peserta BPJS. Dengan demikian, diharapkan kekhawatiran sejumlah pihak akan terbatasnya layanan BPJS bisa diminimalisir.

“Termasuk oleh pengusaha dan buruh, yaitu kalau nanti di jalan bagaimana ada keterbatasan faskes (fasilitas kesehatan), Ibu Menkes hadir. Memang tidak bisa serta-merta faskes itu diciptakan, maka proses bertahap ini terus dilakukan untuk menciptakan fasilitas pelayanan,” kata Chazali.

Di samping itu, lanjut Chazali, Wapres menekankan pentingnya peran fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai penjaga gawang agar para peserta BPJS bisa mendapatkan pelayanan dengan segera tanpa perlu harus ke rumah sakit. Adapun yang dimaksudkan dengan faskes tingkat pertama adalah puskesmas, klinik, praktek dokter perorangan

“Sehingga cakupannya bisa lebih luas, termasuk juga beliau arahkan berikan kemudahan dalam masa transisi ini, klinik-klinik swasta di perusahaan-perusahaan itu dipermudah. Sehingga bisa jadi klinik faskes dalam rangka BPJS Kesehatan,” sambung Chazali.

Mengenai CoB, Chazali menyampaikan bahwa permasalahan terkait itu akan diselesaikan sambil berjalan dalam enam bulan ini. Kendati demikian, ia mengimbau bagi perusahaan yang sudah siap melaksanaan BPJS Kesehatan dan tidak memiliki kaitan dengan CoB ini untuk segera melaksanakan program tersebut.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menambahkan bahwa Wapres juga menekankan agar perusahaan tidak membayarkan asuransi kesehatan dua kali atau melebihi proporsi yang ada. “Ketiga, perusahaan yang memang sudah diberikan layanan lebih baik untuk tidak dipersulit,” kata dia.

Terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan ini, Apindo meminta agar payung hukum terkait CoB yang belum ada agar segera diadakan. APINDO juga menyampaikan kepada Menteri Kesehatan agar suplai fasilitas kesehatan bisa diadakan dengan sebaik-baiknya.

“Karena tanpa ini pelayanan yang diharapkan pekerja dan masyarakat ini akan terus tinggi terutama yang menyangkut antrean. Memang antrean muncul karena masyarakat yang selama ini belum tersentuh pelayanan kesehatan jadi muncul semua. Kalau suplai kurang akan menjadi masalah, besar harapan kami dalam waktu enam bulan ini segala macam terkait koordinasi manfaat ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Hariyadi.

Sebelumnya APINDO pernah meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan BPJS Kesehatan. Menurut APINDO, pelaksanaan BPJS Kesehatan masih banyak permasalahan, khususnya untuk non-PBI, yang salah satunya adalah belum dilaksanakannya Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi manfaat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Raker dengan Komisi XI DPR, Bos Garuda Jelaskan Hasil PKPU

Raker dengan Komisi XI DPR, Bos Garuda Jelaskan Hasil PKPU

Whats New
Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Duduk Perkara Esteh Indonesia Somasi Konsumen Usai Kritik Produk Minumannya

Whats New
Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Whats New
Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BCA untuk Lulusan S1 Fresh Graduate, Ini Persyaratannya

Work Smart
Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Dirut Japfa Indonesia Handojo Santosa Tutup Usia

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Suku Bunga Acuan BI Naik, Bank Mandiri Bersiap Kerek Bunga Kredit

Whats New
Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Ini 6 Rute Penerbangan Baru di Bandara Juanda, Mulai September 2022

Whats New
Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Banyak Daerah Sering Mati Listrik, Kebijakan Konversi ke Kompor Listrik Diminta Tak Dipaksakan

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

IHSG Parkir di Zona Merah, Saham Energi Rontok

Whats New
BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

BSU Tahap III Cair, Ini Cara Daftar Akun dan Cara Cek Status via kemnaker.go.id

Whats New
Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Adu Tarif Listrik PLN Indonesia Vs TNB Malaysia, Lebih Murah Mana?

Whats New
Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Minyakita Kembali Dikirim ke Maluku via Tol Laut, Kemenhub: Harga Jualnya Harus Lebih Murah

Rilis
Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Gagal Terima BSU 2022 akibat Rekening Bermasalah, Ini Solusi Kemnaker

Whats New
100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

100 Hari Kerja Mendag Zulhas, Ini Permintaan Gapki

Whats New
Cara Menghitung Cicilan KPR Mudah dengan Karl's Mortgage Calculator

Cara Menghitung Cicilan KPR Mudah dengan Karl's Mortgage Calculator

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.