Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan: Kalau Maskapai Lebih Ribut soal Tiket Murah Itu Aneh

Kompas.com - 08/01/2015, 20:09 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan telah membuat aturan baru mengenai tarif tiket penerbangan domestik maskapai penerbangan paling tidak 40 persen dari harga batas atas. Aturan itu membuat harga tiket pesawat nantinya akan lebih mahal. Atas kebijakan barunya itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku heran lantaran maskapai justru ribut soal regulasi baru tersebut.

"Ini kan ramai banget ya di medsos. Kok ramai banget, kenapa? Yang harus ramai itu adalah masyarakat sebagai penumpang. Kalau airline ramai kan aneh," kata Jonan di Istana Kepresidenan, Kamis (8/1/2015).

Jonan menegaskan bahwa di dalam Undang-Undang Penerbangan tidak dikenal istilah low cost carrier (LCC) yang belakangan ditujukan untuk maskapai berbiaya murah. Menurut dia, istilah LCC itu hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis yang justru meresahkan. Sebab, seluruh biaya perawatan hingga operasional pesawat menggunakan mata uang asing.

Jonan menyoroti dalam enam bulan ini kurs rupiah terhadap dollar yang lemah mulai dari Rp 9.000 ke titik Rp 12.700 saat ini. Dengan kondisi itu, Jonan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan maskapai akan membengkak. Apabila tarif kemudian tak disesuaikan, mantan Direktur Utama PT KAI itu khawatir nantinya maskapai justru memotong biaya perawatan dan berujung pada kurangnya aspek keselamatan.

"Kami ini membantu. Kami maunya industri penerbangan kita itu sehat, bukan harus murah," ucap dia.

Jonan menyadari sebuah kecelakaan terjadi atau tidak bukan didasarkan pada tiket murah atau mahal. Dia pun tak bisa menjamin apabila harga tiket kemudian dinaikkan maka pasti akan selamat. 

"Kami bertugas untuk buat regulasi supaya kecelakaan tidak terjadi. Hanya Gusti Allah yang bisa jamin selamat," ujar Jonan.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan menetapkan tarif batas bawah sekurang-kurangnya 40 persen lebih rendah dari tarif batas atas. Sebelumnya, aturan yang berlaku adalah 50 persen dari batas atas.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwa Dalam Negeri. Ketentuan ini diteken Jonan pada 30 Desember lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Whats New
Momentum Pemulihan Terus Terjadi, Sri Mulyani 'Pede' Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2022

Momentum Pemulihan Terus Terjadi, Sri Mulyani "Pede" Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2022

Whats New
Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Whats New
Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Whats New
Asing Catatkan 'Net Buy' Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Asing Catatkan "Net Buy" Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Whats New
Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

Whats New
Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Whats New
Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Whats New
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

Whats New
Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Whats New
KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+