Kompas.com - 09/01/2015, 14:09 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -Rencana penerapan kebijakan menghapus tiket pesawat murah dinilai menggambarkan kepanikan pemerintah dalam merespon karut-marut yang terjadi di dunia penerbangan Indonesia.

"Pemerintah panik, padahal tiket murah sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan pariwisata nasional," kata Ketua Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Chapter DIY Edwin Ismedi Himna di Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Menurut Edwin, selama ini tiket pesawat murah berperan langsung terhadap kenaikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) secara signifikan di samping juga mendongkrak bisnis akomodasi khususnya yang digerakkan oleh para pelaku UKM.

Pihaknya memantau selama ini tiket murah yang ditawarkan maskapai berbasis Low Cost Carrier (LCC) menguasai 90 persen pergerakan penumpang yang ada saat ini di Indonesia.

"Dengan terbukanya kasus kelalaian izin Airasia QZ8501 sebenarnya lebih membuktikan ketidakberesan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi jangan mencari kambing hitam," katanya.

Ia meminta agar kebijakan yang diterapkan sebagai upaya pembenahan tidak justru kemudian mengorbankan bisnis pariwisata yang sedang digenjot untuk mampu mendatangkan 20 juta wisman sampai 2019.

"Tolong dilihat, jumlah wisman sebelum dan sesudah adanya tiket murah, berikut pergerakan wisnus di setiap destinasi di Indonesia. Ada perbedaan yang signifikan," katanya.

Low Cost Airlines (LCC) merupakan maskapai yang mengoperasikan penerbangannya dengan biaya rendah dan menekankan pada efisiensi.

LCC mengatur efisiensi boarding, efisiensi staf operasional, cara memesan tiket, namun standar safety tetap diutamakan.

LCC juga kerap kali melakukan promosi bahkan pernah ada yang menawarkan harga tiket Rp 0 tetapi setelah melalui perhitungan bisnis matang tanpa mengorbankan standar keselamatan tapi lebih pada efisiensi biaya operasional.

baca juga:
Jonan: Kalau Maskapai Lebih Ribut soal Tiket Murah Itu Aneh

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Sumber Antara


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.