Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Kejelasan Nasib, Pegawai Merpati Bakal Surati Jokowi

Kompas.com - 15/01/2015, 18:18 WIB
Stefanno Reinard Sulaiman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS,com – Forum Pegawai Merpati (FPM) mendesak pemerintah untuk segera menentukan nasib dari PT Merpati Nusantara Airlines.  Ketua Umum FPM, Supari mengatakan, pekan depan FPM akan mengirimkan surat kepada Presiden  Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Setelah jumpa pers ini mungkin pekan depan kita akan menyampaikan lagi surat kepada Bapak Presiden RI apa yang kita minta. Apabila ini tidak diperhatikan, maka kami mengajak para karyawan untuk melakukan demo,” kata Supari dalam jumpa pers di Gedung Basarnas, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Sekretaris Jenderal FPM Ery Wardhana, menambahkan, pihaknya menuntut kepada Menteri BUMN, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan selaku pemegang saham untuk memenuhi kewajiban para pegawai Merpati.

“Sampai saat ini mungkin ada 1.100 pegawai dengan komposisi pilot, kru, dan lain-lain. Kalau dari forum ini saja ada sekitar 20-30 orang yang tersisa, karena 80 orang sudah keluar karena tidak kuat dengan kondisi ini. Tapi yang keluar juga akan mendapatkan haknya jika dibayarkan,” kata dia.

Gaji pegawai Merpati sudah ditunggak oleh pemerintah sejak bulan Desember 2013 hingga Desember 2014. Jumlah tersebut sebesar Rp 341,8 miliar yang mana didalamnya termasuk denda, THR, UMTL, dan jam terbang).

Namun jika Merpati akan ditutup maka hak (pesangon, Jansostek, iuran dana pensiun, dan pajak) yang akan diterima pegawai Merpati jumlahnya mencapai Rp 1,45 triliun (termasuk gaji yang belum dibayarkan).

Pada kesempatan itu hadir berbagai elemen dari PT. Merpati Nusantara Airlines, di antaranya, pilot-pilot Merpati, Para Pramugari/a, Flight Operational Officer (FOO), dan niaga. Selain di Jakarta, jumpa pers mengenai gugatan FPM ini juga dilangsungkan di Makassar dan Surabaya secara serentak.

Sebelumnya, Menko Perekonomian RI, Sofyan Djalil mengatakan dari anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) untuk BUMN sebesar Rp 30 triliun, tidak ada sepeser pun untuk Merpati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com