Mengaku Sering Komplain, Wapres Berharap "BI Rate" Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah berharap suku bunga acuan atau BI rate bisa diturunkan tahun depan. Ia bersyukur bulan ini Bank Indonesia tidak menaikan BI rate.

"Banyak hal yang perlu dilakukan, di BI, ini tidak naik BI rate-nya. Saya suka komplain, mudah-mudahan tahun depan bisa turun. Karena bank suka minta sinyal pemerintah," kata Kalla ketika menghadiri Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Bulan ini, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada angka 7,75 persen. BI Rate tetap dengan suku bunga lending facility dan deposit facility masing-masing 8 persen dan 5,75 persen. Terkait hal ini, Kalla berpesan agar pelaku sektor keuangan tidak hanya berorientasi kepada inflasi, namun juga menargetkan pada pertumbuhan ekonomi.

"Karena kadang sulit, defisit, macam-macam, tapi kita bisa tumbuh lima persen. Jadi perbaiki saja budget dan kebijakan, masak tidak bisa tumbuh tujuh persen?" ucap Kalla.

Ia mengatakan, bank bisa memberikan kemakmuran namun juga memberikan masalah. Kalla mengingatkan gejolak 1998 akibat krisis moneter dan perbankan. Agar kesalahan di masa lalu tak terulang, pemerintah kini memperketat aturan perbankan.

"Meskipun saya sering katakan itu setiap langkah minta payung hukum walaupun tidak ada hujan minta payung juga. Kita ingin kecilkan itu," ucap dia.

Kalla juga menyampaikan bahwa mengelola keuangan negara mirip dengan mengelola perusahaaan. Jika perusahaan sedang dalam masa sulit, maka ada dua jalan yang harus dilakukan yakni mengurangi beban perusahaan atau menaikkan penghasilan perusahaan.

"Begitu pun dengan negara, kurangi cost-nya, gajinya pegawai, kita cut-cut juga. Memang ada yang sakit, naikkan pendapatan, kurangi subdisidi, naikan pajak sedikit, disiplinkan pajak," papar Kalla.

Politikus Partai Golkar ini juga menyindir kebijakan masa lalu yang diputuskan pemerintahan sebelumnya. Jika pemerintah sebelumnya lambat mengambil keputusan, pemerintah sekarang berupaya untuk melakukan percepatan di segala lini. Salah satu caranya dengan melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan. "Dulu untuk investasi lisrik butuh paling tidak tahun, sekarang 30 hari," kata Kalla.