Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan: Jangan Tanya Lagi Kenapa Ada Babinsa!

Kompas.com - 19/01/2015, 08:47 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, keberadaan Babinsa untuk menutup kekurangan tenaga penyuluh tidak perlu ditanyakan lagi. Hal ini terkait dengan kesepakatan antara Kementerian Pertanian dengan TNI AD untuk bantuan 50.000 personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai tenaga penyuluh pertanian.

Sebelumnya Kementerian Pertanian mengaku kekurangan penyuluh sebesar 20.000 personel. “Ini sudah bergerak semua jangan ditanya lagi kenapa ada Babinsa, repot kita, kita bersatu ditanya, tidak bersatu ditanya,” kata Andi di kantornya, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Andi mengatakan, Babinsa akan membantu pekerjaan petani di lapangan, seperti melihat apakah irigasi sudah benar dan tepat waktu.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Rektor Insititut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto, bahwa program ini pernah ia laksanakan di IPB.  “Saya kira itu keputusan yang baik, karena itu adalah resources yang ada di lapangan. Di daerah-daerah tersebar ada , dan waktu Jenderal Moeldoko masih menjabat Pangdam  Siliwangi, beliau pernah ada program dengan IPB, mengumpulkan Babinsa seluruh Jabar dan Banten didampingi dengan petani camping di IPB untuk belajar pertanian,” kata Herry.

Sebelumnya, Ahli Pertanian IPB yang juga anggota tim transisi Jokowi, Dwi Andreas Santosa memprotes keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengerahkan 50.000 Babinsa sebagai penyuluh pertanian.

Ia beranggapan hal memberikan indikasi bahwa pemerintah masih menganggap petani sebagi obyek dan perlu diberikan pendampingan top-down. Menurut Andreas, jika persoalannya adalah kurangnya tenaga penyuluh, sebetulnya pokja pangan tim transisi sudah menyusun konsep untuk melibatkan petani pelopor, para dosen pertanian, serta peneliti.

Menanggapi kritik tersebut, Herry mengatakan, asal posisi dan tugas Babinsa sebagai tenaga penyuluh pertanian diperjelas maka yang dikhawatirkan Andreas tidak akan terjadi. “Ya harus dicari cara jangan sampai warning yang beliau khawatirkan terjadi. Kalau Babinsa ini posisinya mendominasi itu mungkin itu tidak pas. Tapi kalau bisa ber sinergi saya pikir bisa,” jawab Herry.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Boarding Kereta Api Hanya Dengan Face Recognition, Registrasinya Kurang dari 1 Menit

Boarding Kereta Api Hanya Dengan Face Recognition, Registrasinya Kurang dari 1 Menit

Whats New
Mulai Besok, Indonesia Setop Ekspor Bauksit

Mulai Besok, Indonesia Setop Ekspor Bauksit

Whats New
DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin saat Rapat

DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin saat Rapat

Whats New
Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital pada 2030, Apa yang Perlu Dipersiapkan Pelaku Industri?

Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital pada 2030, Apa yang Perlu Dipersiapkan Pelaku Industri?

BrandzView
Mendag: Ngapain Kelengkeng Keriput dan Apel Dilapisi Lilin Diimpor?

Mendag: Ngapain Kelengkeng Keriput dan Apel Dilapisi Lilin Diimpor?

Whats New
Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Whats New
Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Spend Smart
Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Whats New
Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Whats New
Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Whats New
Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Whats New
Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Whats New
5 Sektor Penerima Pinjaman Fintech yang Gagal Bayar

5 Sektor Penerima Pinjaman Fintech yang Gagal Bayar

Whats New
Mendag Musnahkan Barang Impor Tak Lengkapi Izin Senilai Rp 13,3 Miliar

Mendag Musnahkan Barang Impor Tak Lengkapi Izin Senilai Rp 13,3 Miliar

Whats New
Menperin Agus: Pabrik UD Trucks yang Akan Dipindah ke RI, Bukan Semua Fasilitas Isuzu di Thailand

Menperin Agus: Pabrik UD Trucks yang Akan Dipindah ke RI, Bukan Semua Fasilitas Isuzu di Thailand

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com