Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek PLTU Batang Ditentang, JBIC Tunggu Keputusan Pemerintah Indonesia

Kompas.com - 19/01/2015, 16:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menunggu keputusan pemerintah Indonesia terkait lanjut atau tidaknya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Gubernur JBIC Hiroshi Watanabe menyampaikan bahwa JBIC siap mendukung apa pun keputusan pemerintah Indonesia.

“Tapi yang jelas kami berupaya untuk mendiversifikasikan sumber daya energi yang sangat penting. Dalam kasus Indonesia, sangat beruntung Indonesia punya gas, minyak, batu bara, geothermal, dan juga hidro, bagaimana untuk membuat energi mix, keputusan ada di pemerintah Indonesia,” kata Watanabe di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (19/1/2015) seusai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla.

Menurut Watanabe, proyek pembangunan PLTU Batang ini tidak ikut dibahas dalam pertemuannya dengan Kalla. Dalam pertemuan hari ini, JBIC menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia. Watanabe juga berkomentar mengenai rencana pemerintah untuk membatalkan tiga proyek dari investor Jepang. Menurut dia, Jepang akan menghormati langkah pemerintah Indonesia tersebut jika memang tiga proyek itu tidak menjadi prioritas.

JBIC akan membicarakan lebih lanjut bagaimana kerjasama Indonesia dengan JBIC bisa tetap berjalan meskipun ada prioritas yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Belum diketahui apakah PLTU Batang ini masuk dalam tiga proyek investor Jepang yang akan dibatalkan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago hanya menyebut proyek kereta supercepat Shinkansen rute Jakarta-Bandung-Surabaya sebagai salah satu proyek yang akan dibatalkan. Tapi Watanabe memahami itu.

“Tentu saja pemerintah baru punya prioritas. Tapi menurut saya, prioritas yang sempit tidak akan masuk akal. Indonesia punya demand yang besar di setiap sudut daerah, sektor, industri, dan masyarakat, jadi cara membuat prioritas adalah tugas yang sangat penting bagi pemerintah baru, tapi seperti yang Wapres Anda katakan, tetap kita berpegang pada prioritas,” tutur Watanave.

Hingga kini, Indonesia masih menjadi pelanggan JBIC terbesar di Asia. Ia berharap kerja sama dengan Indonesia ini bisa ditingkatkan, terlebih Jepang dan Indonesia memiliki banyak persamaan, salah satunya sama-sama merupakan negara maritim.

Sebelumnya, anggota parlemen Jepang Mizuho Fukushima mendukung warga Batang yang menolak pembangunan proyek PLTU Batang. Ia mendesak pemodal PLTU Batang, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ekonomi Jepang untuk membatalkan megaproyek yang dianggap memberikan dampak buruk bagi iklim di Indonesia itu. Mizuho juga beranggapan PLTU yang pengoperasiannya memakai batu bara akan menyisakan limbah yang sangat buruk pengaruhnya bagi lingkungan sekitar Batang.

PLTU Batang merupakan proyek yang melibatkan pendekatan dengan masyarakat di tiga desa yang menjadi lokasi pembangunan proyek, yakni Ponowareng, Ujungnegoro, Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU Batang berteknologi pulverized coal supercritical itu merupakan satu dari proyek KPS dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dalam proyek PLTU Batang, pemerintah menggandeng swasta, yakni PT Bhimasena Power Indonesia yang merupakan konsorsium beranggotakan Adaro dengan dua perusahaan asal Jepang yakni J Power dan Itochu. Proyek sebesar 2 x 1.000 MW ini menelan dana sekitar Rp 30 triliun. Sementara total lahan yang dipakai mencapai 220 hektar. Namun masih 15 persen atau sekitar 33 hektar belum dibebaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com