Kompas.com - 20/01/2015, 13:01 WIB
Budidaya ikan kerapu dikembangkan oleh perusahaan Arafura Marine Culture, di perairan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Minggu (10/2/2013). Dinas Perikanan Aru berencana bekerja sama dengan perusahaan untuk mengembangkan budidaya mutiara itu untuk nelayan di Aru. 

KOMPAS/A PONCO ANGGOROBudidaya ikan kerapu dikembangkan oleh perusahaan Arafura Marine Culture, di perairan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Minggu (10/2/2013). Dinas Perikanan Aru berencana bekerja sama dengan perusahaan untuk mengembangkan budidaya mutiara itu untuk nelayan di Aru.
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pelaku usaha perikanan kompak menentang sejumlah peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti karena dinilai merugikan mereka. Para pelaku usaha ini akan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melaksanakan rapat dengar pendapat pada Rabu (21/1/2015) besok.

Mereka mengklaim, beberapa kebijakan Menteri Susi telah merugikan. Contohnya, potensi kerugian pelaku usaha perikanan ikan kerapu sebesar 45 juta dollar AS per tahun. Sekretaris Jenderal Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja mengatakan, setiap tahun, pembudidaya kerapu mengekspor 4.600 ton ikan tersebut dengan nilai 45 juta dollar AS.

Produksi kerapu tersebar dari Maluku Utara, Maluku Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Sumatera, hingga Natuna. "Produksi dan ekspor ikan kerapu merupakan sumber devisa negara yang juga menghidupi lebih dari 100.000 kepala keluarga," ujarnya kepada Kontan, Selasa (20/1/2015).

Namun, sejak terbitnya Permen Nomor 57 Tahun 2014 pada Desember 2014, yang melarang bongkar muat di tengah laut atau transhipment, para pembudidaya ikan tidak dapat lagi melakukan ekspor. Sementara itu, ekspor dengan pengiriman via udara berbiaya terlalu tinggi. Bila peraturan itu tidak dicabut, Wajan mengklaim, ikan kerapu tidak dapat dipasarkan sehingga lebih dari 100.000 produsen lokal terancam bangkrut.

Para pembudidaya ikan kerapu juga khawatir para pembeli ikan kerapu akan beralih ke negara lain, seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Dengan demikian, dalam waktu dekat, pasokan ikan kerapu dunia dapat direbut dan dikuasai oleh negara-negara tersebut. "Padahal, Indonesia adalah pemasok bibit-bibit ikan kerapu ke negara-negara ini," tambahnya.

Abilindo mendesak DPR menekan Menteri Susi untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Terlebih lagi, kebijakan itu tidak mengajak pengusaha duduk bersama dan memberikan waktu sosialisasi yang memadai. Justru regulasi baru ini mengurangi harga produk hingga sebesar 25 persen dibandingkan yang bisa dijual oleh Malaysia.

Selain Asosiasi Ikan Kerapu, para produsen lobster juga akan ikut bersama mengadukan nasibnya ke DPR. Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) Aminullah mengatakan, Permen Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan juga berpotensi mematikan mata pencaharian para nelayan di wilayah NTB. Sebab, bibit lobster para nelayan NTB sebanyak 4,9 juta ekor pada periode Januari-Oktober 2014 telah siap diekspor ke Vitenam.

Ia memperkirakan, bibit lobster yang telah diekspor pada akhir tahun 2014 mencapai lebih dari 5 juta ekor. Nah, bila kebijakan Menteri Susi ini tetap berlanjut, maka potensi kerugian yang dialami nelayan NTB sangat besar dan melahirkan pengangguran baru di wilayah NTB. Sementara itu, sejumlah nelayan di Tanah Air juga melakukan demonstrasi menolak peraturan Menteri KKP yang dinilai mendiskriminasikan nelayan lokal.

Pada Rabu (21/1/2015) besok, DPR telah memutuskan memanggil Susi terkait kebijakan tersebut. Berdasarkan surat undangan DPR yang salinannya diperoleh Kontan, Susi diundang rapat pada pukul 10.00 WIB dengan Komisi IV DPR. Rapat tersebut juga dihadiri pimpinan sejumlah asosiasi perikanan di Indonesia. (Noverius Laoli)

Baca juga: Larang Perdagangan Kepiting Telur, Menteri Susi Dapat Ancaman Santet

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Rilis
Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Whats New
Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Rilis
Cek Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Cek Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Whats New
BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga untuk Kembangkan Bisnis di Ruas Jalan Tol

BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga untuk Kembangkan Bisnis di Ruas Jalan Tol

Rilis
Bank BNI Resmi Caplok Bank Mayora

Bank BNI Resmi Caplok Bank Mayora

Whats New
Cerita Perajin Batik Madura Tanjungbumi: Sebulan Bisa Laku Lebih dari 100 Lembar Usai Gabung Marketplace Bakaoo.id

Cerita Perajin Batik Madura Tanjungbumi: Sebulan Bisa Laku Lebih dari 100 Lembar Usai Gabung Marketplace Bakaoo.id

Rilis
Tips dan Rahasia Sukses Berbisnis via Aplikasi Digital Ibu Titin, hingga Berhasil Membesarkan 3 Anaknya walau Hanya Orangtua Tunggal

Tips dan Rahasia Sukses Berbisnis via Aplikasi Digital Ibu Titin, hingga Berhasil Membesarkan 3 Anaknya walau Hanya Orangtua Tunggal

Whats New
Gagal Bayar Utang, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka: Sampai Ada Restrukturisasi, Kami Tidak Bisa Membayar

Gagal Bayar Utang, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka: Sampai Ada Restrukturisasi, Kami Tidak Bisa Membayar

Whats New
Dilema Sri Mulyani, Pilih Tambah Anggaran Subsidi atau Buat Pertamina-PLN Berdarah-darah

Dilema Sri Mulyani, Pilih Tambah Anggaran Subsidi atau Buat Pertamina-PLN Berdarah-darah

Whats New
Rupiah dan IHSG Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Rupiah dan IHSG Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Whats New
Makin Berkilau, Harga Emas Antam Melonjak Rp 12.000 Jadi Rp 985.000 Per Gram Hari Ini

Makin Berkilau, Harga Emas Antam Melonjak Rp 12.000 Jadi Rp 985.000 Per Gram Hari Ini

Spend Smart
Krakatau Steel Tambah Modal di Krakatau Posco, Erick Thohir: Perkuat Industri Baja Nasional

Krakatau Steel Tambah Modal di Krakatau Posco, Erick Thohir: Perkuat Industri Baja Nasional

Whats New
Bangun Kafe di Atas Laut, Ekonomi Desa Semare di Pesisir Pasuruan Pun Terangkat

Bangun Kafe di Atas Laut, Ekonomi Desa Semare di Pesisir Pasuruan Pun Terangkat

Rilis
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.