DPRD dan Walhi Permasalahkan Tambang Batu Bara di Bengkulu

Kompas.com - 21/01/2015, 19:51 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

BENGKULU, KOMPAS.com — Kisruh pengelolaan pertambangan batu bara di Bengkulu belakangan menghangat. Hal ini bermula dari hasil investigasi DPRD setempat yang menyebutkan, ratusan miliar rupiah dan jutaan ton ekspor emas hitam tersebut diduga ilegal.

"Modus yang dilakukan beragam, salah satunya pengapalan hasil batu bara Bengkulu menuju Teluk Bayur, ternyata diantar ke Pulau Pagai, Sumbar, dan langsung diekspor. Artinya, royalti dan pendapatan asli daerah (PAD) atas keuntungan didapat oleh Sumbar, bukan Bengkulu," kata Edi Sunandar, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, terdapat 47 perusahaan pertambangan aktif di Bengkulu. Satu perusahaan menjual batu bara sekitar 1,5 juta ton per tahun dengan pendapatan mencapai Rp 400 miliar.

"Tak ada yang masuk ke PAD karena memang kesalahan daerah yang tak memiliki perda khusus yang mengatur penerimaan daerah dari batu bara. Ini menjadi tugas DPRD," ujarnya.

Edi Sunandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, juga menyatakan hal serupa. Menurut dia, hasil investigasi pihaknya menunjukkan bahwa corporate social responsibility (CSR) perusahaan tambang masih minim.

"Ada satu perusahaan dengan hasil Rp 400 miliar, tetapi CSR hanya dikucurkan Rp 1,5 miliar untuk masyarakat sekitar desa. CSR juga harus diatur dalam perda khusus agar perusahaan bertanggung jawab. Kasihan daerah, jalan rusak, lingkungan rusak, sementara tak ada pendapatan untuk daerah," tekan dia.

Persoalan royalti juga menjadi temuan dewan beberapa daerah kabupaten. Mereka menyatakan, beberapa perusahaan pertambangan telat, bahkan menunggak pembayaran royalti. Terkait persoalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.

Sementara itu, Port Manager PT Injatama, salah satu perusahaan pertambangan batu bara di Bengkulu, Yunan, menolak jika perusahaannya dituding termasuk dalam ekspor ilegal. "Kami tak mungkin berani melakukan hal tersebut, lagian kami memiliki izin, seperti ekspor terdaftar (ET) serta sertifikat clean and clear," ucap Yunan.

Selanjutnya, sengkarut pengelolaan pertambangan semakin bertambah saat Walhi Bengkulu melapor ke KPK bahwa beberapa pertambangan memiliki wilayah konsesi di area yang masuk kawasan hutan lindung.

"Belum lama ini kami telah memberikan laporan ke KPK berupa beberapa data terkait perusahaan tambang yang masuk wilayah hutan, dan diduga pula terjadi unsur korupsi di pengelolaan sumber daya alam ini," kata Direktur Walhi Bengkulu Benny Ardiansyah.

Walhi juga menyebutkan banyak temuan praktik pertambangan di Bengkulu yang tak patuh, misalnya terkait reklamasi. Areal bekas galian dibiarkan menganga pada saat aktivitas pertambangan telah usai.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum dapat dimintai konfirmasi terkait persoalan ini. Kompas.com sempat bertandang ke dinas ESDM, tetapi kepala dinas tak berada di tempat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Bahlil: Jujur, Negara Belum Hadir Maksimal Mengurus UMKM

Menteri Bahlil: Jujur, Negara Belum Hadir Maksimal Mengurus UMKM

Whats New
Dikaitkan dengan ACT, Bukalapak Buka Suara

Dikaitkan dengan ACT, Bukalapak Buka Suara

Whats New
Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.