Kompas.com - 22/01/2015, 13:03 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak terima kebijakannya disebut akan mematikan 100.000 pekerja budidaya ikan laut. Hal itu diungkapkan Susi saat berdialog dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan beberapa pengusaha di bidang perikanan.

"Saya tidak terima saya dibilang mematikan 100.000 pekerja," ujar Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Dia menjelaskan, kebijakan larangan transhipment yang dikeluarkannya untuk menjaga hasil laut Indonesia agar tidak lari ke negara lain. Pasalnya kata dia, transhipment di tengah laut sangat berpotensi merugikan negara.

Susi pun membantah bahwa kebijakannya itu tidak pro-pengusaha lokal. Bahkan, kata dia, saat ini pemerintah sudah mempermudah bisnis perikanan dengan menggandeng perbankan untuk memberikan bantuan dana bagi para nelayan.

"Kita very open untuk bisnis perikanan. Bapak bisa ke OJK, mereka akan mengguyurkan kira-kira hampir Rp 60 triliun alokasi untuk perikanan. Tidak mungkin saya harus membatalkan regulasi yang sudah benar," kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) memprotes kebijakan larangan transhipment yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Bahkan, menurut Abilindo, banyak anggotanya yang terancam gulung tikar karena kebijakan tersebut. (Baca: "Bu Susi, Kasih Kami Hidup Pelan-Pelan...")

Ketua Abilindo Steven Hadi Tarjanto menjelaskan, rata-rata anggota Abilindo mengekspor hasil tangkapannya ke berbagai negara. Hasil laut tangkapan Abilindo, kata dia, dari ikan kerapu, lobster, ikan merah, dan semua ikan yang bernilai ekspor tinggi. Oleh karena itu, transhipment dari kapal lokal ke kapal asing di tengah laut masih dibutuhkan oleh pengusaha.

Dia pun meminta Susi untuk memperbolehkan kapal-kapal asing masuk dan melakukan kegiatan transhipment seperti sebelum adanya kebijakan pelarangan kegiatan tersebut melalui Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 57 Tahun 2014 tentang larangan transhipment.

Baca juga: Titik Soeharto Minta Susi Tak Malu Contek Kebijakan Orde Baru

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KAI Tegaskan Akan 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual

KAI Tegaskan Akan "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual

Rilis
Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Whats New
Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Whats New
Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Rilis
KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

Whats New
BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

Whats New
DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

Whats New
Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Whats New
MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

Rilis
Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Whats New
Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Whats New
Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Whats New
Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.