Kompas.com - 27/01/2015, 11:51 WIB
EditorErlangga Djumena

KOMPAS.com — Sejak terpilih pada Oktober 2014 lalu, berbagai kebijakan telah ditelurkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sejumlah kebijakan mendapat apresiasi positif, tetapi tidak sedikit yang dapat sorotan publik.

Kebijakan Jokowi-JK yang mendapat sorotan ialah penerbitan tiga "kartu sakti" program unggulan Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Seperti diketahui, Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 15,5 juta warga miskin mendapatkan kartu sakti karena mereka dinilai berhak mendapatkannya.

Pada Januari 2015, KIS ditargetkan menjangkau 96,4 juta jiwa, ditambah 1,7 juta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), 320.000 narapidana, serta 8,3 juta cadangan. KKS menjangkau 15,8 juta rumah tangga sasaran (RTS) dan 340.000 PMKS. KIP menjangkau 19 juta siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ditambah KIP dari para siswa Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, persepsi negatif telah tersemat pada program KIS, KKS, dan KIP. Setidaknya, Komisi VIII DPR menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanan program tersebut. Saleh P Daulay, Ketua Komisi VIII DPR, mengatakan, berdasarkan temuan Komisi VIII, banyak masyarakat miskin di daerah tidak terdaftar sebagai penerima dan tidak merasakan program tersebut.

Pelanggaran aturan juga ditemukan dalam penetapan basis data untuk menyalurkan dan melaksanakan program. Basis data yang digunakan tidak sesuai dengan amanat UU No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Bahkan, data kemiskinan yang dipakai adalah data tahun 2011.

Sesuai amanat UU tersebut, verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dipakai sebagai data untuk menyalurkan dan melaksanakan program bantuan layanan ketiga program itu harus dilakukan berkala minimal dua tahun sekali. Namun, berdasarkan temuan Komisi VIII, basis data kemiskinan yang digunakan untuk melaksanakan program KIP, KIS, dan KKS adalah data kemiskinan tahun 2011.

Karena itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan ketiga program itu sementara waktu. "Yang dipakai data lama, makanya penyalurannya tidak sesuai harapan," katanya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui, basis data yang digunakan untuk penyaluran program KIS, KIP, dan KKS tidak sesuai UU No 13/2011. Namun, ketidaksesuaian itu tidak semata disebabkan kesalahan pemerintah, tetapi juga DPR. Pemerintah kesulitan melaksanakan validasi dan verifikasi data karena anggaran proses itu tidak pernah disetujui DPR.

Khofifah mengakui program tiga kartu ini masih belum optimal karena data yang tidak tepat. Makanya, dalam RAPBN-P 2015, Khofifah mengajukan anggaran memperbaiki data sebesar Rp 60 miliar yang akan dipakai instansinya. "Dana pendataan perlindungan sosial di BPS dianggarkan Rp 1,1 triliun," katanya.

Namun, bagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, keberadaan KIS, KIP, dan KKS harus terus dilanjutkan. Sebab, ketiga program ini menjadi andalan pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

Tahun ini, kata Andrinof, pemerintah menargetkan jumlah masyarakat miskin turun hingga 0,3 persen-0,6 persen atau menjadi hanya 10,5 persen atau turun dari angka kemiskinan hingga September 2014 yang sebesar 11 persen. "Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan jumlah kemiskinan hanya 8 persen," kata Andrinof, Senin (26/1/2015).

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, menilai, meski memiliki kelemahan, ketiga program tersebut juga memiliki sisi positif. Program KIS, misalnya, bisa memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, manfaat KIP berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. "SDM negara ini perlu ditopang dengan latar belakang pendidikan yang baik," kata dia. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika, Nur Imam Mohammad)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV,  XXI, dan Cinepolis

Akhir Pekan, Simak Promo dari Bioskop CGV, XXI, dan Cinepolis

Spend Smart
Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Whats New
Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Whats New
[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

Whats New
Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Whats New
Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.