Hingga Maret, Pemerintah Lanjutkan Survei Kelapa Sawit

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian akan melaksanakan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk petani swadaya. Proses sertifikasi ini akan dimulai dengan dilaksanakannya survei pada Januari hingga Maret 2015.

Hal ini akan diikuti oleh pelaksanaan sertifikasi seluruh pelaku usaha perkebunan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulher mengatakan, Riau terpilih sebagai salah satu daerah percontohan sertifikasi ISPO untuk petani sawit swadaya oleh pemerintah pusat. "Langkah ini merupakan program lanjutan penerapan sertifikasi ISPO untuk perusahaan perkebunan yang sudah lebih dulu berjalan," kata Zulher dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2015).

Ia menjelaskan, salah satu syarat yang harus dipenuhi petani swadaya atau kelompok tani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO ini adalah, mereka harus menjadi binaan perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO.

Pada tahap awal, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian bersama Dinas Perkebunan Riau telah menetapkan empat Koperasi Unit Desa (KUD) yang menaungi kelompok petani swadaya. Keempatnya yaitu KUD Amanah Binaan PT Inti Indosawit Subur, KUD Mulia dan KUD Mulia Amanah binaan PT Sari Lembah Subur, dan KUD Tandan Batuah Binaan PT Kimia Tirta Utama. "Hasil sertifikasi bagi empat KUD ini akan dijadikan rujukan untuk sertifikasi seluruh kelompok petani swadaya lainnya," ujarnya.

Zulher mengungkapkan, proses sertifikasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Riau, United Nation Development Program (UNDP) sebagai penyandang dana dan perusahaan sawit, salah satunya Asian Agri Group. "Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah di pusat dan daerah untuk memastikan produksi sawit petani swadaya memenuhi standar global," tegas Zulher.

Penerapan sertifikasi ISPO, lanjut Zulher, dimaksudkan agar kualitas turunan kelapa sawit yang dijual ke pasar global telah sesuai dengan prinsip green industry yang termuat dalam materi ISPO.

Anggota tim United Nation Development Program (UNDP) Herma Komara mengatakan, petani swadaya sebagai salah satu pelaku di industri kelapa sawit nasional punya peran dan tanggung jawab atas kelangsungan industri itu. Pihaknya pun optimis proses sertifikasi bagi petani kelapa sawit swadaya di Riau akan berjalan lancar. "Dukungan kami dalam bentuk pembiayaan sertifikasi ini diharapkan mampu mendorong petani untuk terus menjaga kualitas hasil produksi kelapa sawitnya," katanya.

Pihaknya berharap petani swadaya turut serta berpartisipasi aktif selama proses sertifikasi dan tidak lagi memikirkan biaya yang harus dikeluarkan selama proses itu berlangsung. Untuk diketahui, menurut data Dinas Perkebunan Riau, saat ini tercatat ada 22 perkebunan kelapa sawit yang telah mengantongi ISPO kategori perusahaan. Sedangkan 41 perusahaan lainnya sudah mendaftar dan proses sertifikasi terus berjalan.

Pemerintah Indonesia membentuk ISPO pada 2009 untuk memastikan daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar dunia. Meski telah bersifat wajib dan pemerintah Indonesia menargetkan 100 persen perusahaan bersertifikat sebelum 2014 berakhir, perusahaan perkebunan sawit pemegang sertifikat ISPO sampai dengan April 2014 baru 40 perusahaan dari total 1500.

Pemerintah menerapkan ISPO untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. ISPO merupakan standar nasional minyak sawit pertama bagi suatu negara. Sementara, negara lain kini mencoba mempertimbangkan untuk mengimplementasikan standar serupa di antara produsen minyak sawit.