Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengadaan 1.000 Bus Tahun Ini, Jonan Tak Akan Beri Satu pun untuk Jawa

Kompas.com - 04/02/2015, 09:52 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan memiliki program bantuan 1.000 bus untuk Bus Rapid Transit (BRT) pada tahun 2015. Namun, Jonan tak akan mengalokasikan satu bus pun di Jawa sebagai usaha pemerataan pembangunan.

"Pemerintah ingin mengadakan 1.000 bus tahun 2015, nanti total sampai 2019 ada 3.000 bus. itu 1.000 bus pertama Jawa tidak akan dapat," ujar Staff Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (3/1/2015).

Dia menjelaskan, alasan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak memberikan alokasi bus pada tahap awal itu di Jawa demi pemerataan pembangunan. Pasalnya kata Hadi, Jonan menilai wilayah di luar Jawa lebih membutuhkan adanya tambahan transportasi termasuk bus.

Program senilai Rp 1,4 triliun itu juga kata Hadi sudah disampaikan Jonan kepada para kepala daerah saat diundang datang ke Kantor Kemenhub Jakarta secara bertahap sejK Jumat pekan lalu. Bahkan, Jonan juga memberikan waktu 1 bulan kepada para kepala daerah apabila mau memberikan masukan atau spesifikasi bus seperti yang diinginkan.

"Gubernur diundang supaya kasih masukan spesifikasinya seperti apa, ukuran besarnya seperti apa, halte dinaikkan seperti ini atau yang biasa. Gubernur bisa mendapatkan masukan seperti itu. Diberi kesempatan hingga akhir bulan ini," kata dia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V telah menyepakati anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 sebesar Rp 20,9 triliun.

Dengan penambahan itu, maka anggaran Kemenhub bertambah dari sebelumnya dalam APBN 2015 mencapai Rp 44 triliun. Total Kemenhub memiliki anggaran Rp 65 triliun tahun ini. Khusus untuk sektor perhubungan darat, Kemenhub menganggarkan Rp 5,84 triliun pada tahun 2015. Angka itu didapat berdasarkan anggaran APBN 2015 sebesar Rp 3,8 triliun dan APBN-P 2015 sebesar Rp 2,04 triliun.

baca juga: Penghapusan Loket Tiket di Bandara Diundur Selama 3 Bulan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MORA Terbitkan Sukuk Ijarah Senilai Rp 3 Triliun

MORA Terbitkan Sukuk Ijarah Senilai Rp 3 Triliun

Whats New
Indofood Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA-S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Indofood Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA-S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Buktikan Komitmen, BRI Insurance Lakukan Pembayaran Klaim di Kabupaten Sidrap

Buktikan Komitmen, BRI Insurance Lakukan Pembayaran Klaim di Kabupaten Sidrap

Rilis
Boarding Kereta Api Hanya Dengan Face Recognition, Registrasinya Kurang dari 1 Menit

Boarding Kereta Api Hanya Dengan Face Recognition, Registrasinya Kurang dari 1 Menit

Whats New
Mulai Besok, Indonesia Setop Ekspor Bauksit

Mulai Besok, Indonesia Setop Ekspor Bauksit

Whats New
DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin saat Rapat

DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin saat Rapat

Whats New
Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital pada 2030, Apa yang Perlu Dipersiapkan Pelaku Industri?

Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital pada 2030, Apa yang Perlu Dipersiapkan Pelaku Industri?

BrandzView
Mendag: Ngapain Kelengkeng Keriput dan Apel Dilapisi Lilin Diimpor?

Mendag: Ngapain Kelengkeng Keriput dan Apel Dilapisi Lilin Diimpor?

Whats New
Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Whats New
Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Spend Smart
Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Whats New
Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Whats New
Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Whats New
Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Whats New
Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com