Mendag: Isu Proton Jadi Mobil Nasional karena Kesalahpahaman Bahasa

Kompas.com - 10/02/2015, 18:47 WIB
Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Perdagangan Rahmat Gobel, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, telah terjadi kesalahpahaman atas kerja sama Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari yang disebut terkait mobil nasional. Menurut dia, kesalahpahaman itu terjadi karena adanya perbedaan istilah "mobil nasional" dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu.

"Memang tadi kata-kata namanya national car di belakang kali, perkara beda bahasa Melayu dengan Indonesia saja. Serupa tapi tak sama, dia pengertiannya beda," ujar Gobel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Gobel mengatakan kerja sama Proton dengan perusahaan milik AM Hendropriyono itu sebenarnya tidak melibatkan pemerintah dan hanya kerja sama business to business. Ia mengaku bingung ketika kerja sama dengan Proton ramai diperbincangkan. (Baca: Jokowi: Kalau Mau Bicara Mobil Nasional, Saya Akan Bicara Esemka)

"Enggak ada apa-apa tapi lu ramein," kata dia.

Dalam beberapa hari terakhir, penandatanganan kerja sama antara PT Adiperkasa Citra Lestari yang merupakan milik mantan tim sukses Jokowi-JK, AM Hendropriyono dengan produsen mobil asal Malaysia, Proton, ramai diperbincangkan. Kerja sama antara dua perusahaan ini disebut-sebut kelanjutan proyek mobil nasional.

Namun, Jokowi mengaku belum berpikir menjadikan Proton sebagai mobil nasional.

"Belum berpikir ke sana, tapi kalau mobil nasional brand dan prinsipalnya itu ya? Indonesia," kata dia.

Jokowi menjelaskan, kehadirannya dalam penandatanganan kerja sama Proton dengan Adiperkasa karena diundang. Kerja sama dua perusahaan itu, kata Jokowi, adalah kerja sama business to business.

"Perjanjian MoU itu adalah B to B, dan juga baru tahapan, sangat awal sekali. Berkaitan dengan feasibility studies saja belum," ujar Jokowi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.