Kompas.com - 11/02/2015, 08:53 WIB
SHUTTERSTOCK
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA,KOMPAS.com - Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ryanto Basuki mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengevaluasi semua kepemilikan asing di sektor pariwisata. Ia menyebutkan, tidak menutup kemungkinan akan adanya moratorium di sektor pariwisata bahari.

"Semua sektor pariwisata yang terkait dengan masyarakat asing akan di evaluasi. Di Raja Ampat minimal ada 2 orang asing yang menguasai pulau. Seandainya terjadi moratorium, badan hukum asing nantinya enggak boleh masuk. Pulau-pulau tersebut nantinya bisa lebih digali potensi-potensinya," kata Ryanto dalam acara Menggali Potensi Kredit Sektor Maritim, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Menurut dia, dalam mengembangkan pulau-pulau di Indonesia, saat ini KKP sudah mengembangkan beberapa pulau. Pengembangan tersebut dilakukan dengan beberapa pengusaha, seperti Pulau Nipa di Batam yang dimanfaatkan sebagai oil storage.

"Saat ini kami sudah mengembangkan beberapa pulau, bekerja sama dengan pengusaha. Seperti, Pulau Nipa sudah sudah berjalan, Pulai Pari sudah on progress, Pulau Paseran di Sumbawa baru penjajakan investasi dan juga Pulau Bawal," kata Ryanto.

Berdasarkan data KKP, Pulau Paseran (Sumbawa), Pulau Pari (Kep. Seribu), dan Pulau Bawal (Kalimantan Barat) dikembangkan sebagai tempat wisata bahari dengan total investasi ketiganya sekitar Rp 2 triliun.

Sementara investasi di Pulau Nipa mencapai Rp 5 triliun dan Pulau Bawal yang dimanfaatkan sebagai kebun kelapa sawit mempunyai nilai investasi sebesar Rp 147 miliar.

Ia menambahkan, selain untuk wisata bahari, saat ini ada 5 pulau terluar yang akan dikembangkan dari aspek keamanan dan pertahanannya. "Tidak hanya wisata tapi aspek keamanan dan pertahanannya menjadi fokus pengembangan pulau," kata Ryanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia saat ini Indonesia mempunyai 32 pulau terluar yang harus dikembangkan dari segi pertahanannya, baik yang ada penghuninya maupun tidak. Ia mengatakan, Indonesia harus belajar dari pengalaman Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia di pengadilan internasional United Nations (ICJ) di tahun 2002.

"Lebih banyak pendayagunaan kepada 32 pulau terluar, yang mana harus dikembangkan. Kita mesti belajar dari pengalaman Sipadan dan Ligitan, kenapa bisa terlepas. Jadi harus ada preventif action-nya," kata Ryanto.

baca juga: Saat Saksikan Penenggelaman Kapal, Susi Lakukan "Stretching"Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.