JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR-RI Rudi Hartono Bangun memberikan usulan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, agar menerapkan reward-punishment kepada wajib pajak (WP) baik pribadi, badan, maupun daerah. Politisi Partai Demokrat itu bilang, daerah yang memberikan sumbangsih pajak yang besar pada penerimaan negara sebaiknya diberikan penghargaan, seperti Sumatera dan Kalimantan.
Kenyataannya hari ini, kata dia, tidak ada penghargaan dari pemerintah pada daerah penyumbang pajak terbesar. Sarana prasarana di daerah-daerah tersebut tetap memprihatinkan. "Ini bapak harus integrasi dengan Bappenas. Harus diberkan prioritas pembangunan yang juga besar," kata dia kepada Dirjen Pajak, Kemenkeu, Sigit Priyadi Pramudito, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III itu mengatakan, banyak aspirasi dari masyarakat daerah yang mengeluhkan tidak adanya perhatian pemerintah soal pembangunan sarana-prasarana. "Jalan rusah, tapi uang mereka ditarik ke mari (pusat). Jadi jangan kejar-kejar wajib pajak di sana, tapi penerangan tidak ada, jalan pun rusak," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.